Sertifikat

Manfaat SNI bagi bisnis salah satunya adalah meningkatkan daya saing suatu produk, baik barang ataupun jasa. SNI memberikan acuan dan standar kualitas suatu produk sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan SNI? Apa saja manfaat hadirnya SNI bagi para pelaku usaha di Indonesia? Simak ulasannya dalam artikel kali ini!

Pengertian SNI

Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah pedoman teknis atau sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kinerja dari suatu produk, proses maupun jasa. Standar ini berlaku secara nasional serta menjadi acuan penting bagi semua pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

SNI dirumuskan oleh Komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 

Sejumlah aturan dan pedoman teknis dalam SNI memberikan berbagai manfaat, tidak hanya untuk konsumen tapi juga bagi para pelaku usaha. Lantas apa saja manfaat SNI bagi bisnis?

Manfaat SNI bagi Bisnis

Berikut ini sejumlah manfaat adanya SNI bagi para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

Meningkatkan Daya Saing Produk

Berbagai produk luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Adanya acuan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk-produk buatan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing produk sehingga tidak kalah dari produk luar yang ditawarkan dengan harga murah.

Melalui label SNI yang tertera pada produk dalam negeri, pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan dan menjamin produk tersebut memiliki kualitas baik sesuai dengan standar yang berlaku.

Kualitas Produk Meningkat

Melalui SNI, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kualitas suatu produk agar sesuai dengan pedoman atau standar. Adanya standar yang jelas dan terukur secara spesifik mendorong para pelaku usaha atau produsen agar lebih optimal dalam proses produksi. 

Pada akhirnya, produsen akan berusaha mengurangi atau meminimalkan cacat sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan mengalami peningkatan kualitas.

Peluang Bisnis Terbuka Lebar

Standar yang ditetapkan dalam SNI memungkinkan produk buatan Indonesia diterima dan diperjualbelikan di pasar global. Ini merupakan salah satu manfaat SNI bagi bisnis yang sangat menguntungkan dan membuka peluang ke pasar internasional. 

SNI memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk ke pasar luar negeri serta meningkatkan peluang ekspor.

Jaminan Perlindungan Konsumen

Adanya acuan dan pedoman pada SNI memberikan jaminan perlindungan produk pada konsumen. Jaminan ini memastikan produk maupun layanan yang dibeli telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Adanya jaminan perlindungan konsumen turut meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Menjaga Keamanan dan Keselamatan

Salah satu tujuan SNI yaitu menjaga keselamatan dan keamanan konsumen dengan memberlakukan persyaratan ketat terhadap suatu produk. Standar yang ditetapkan SNI meliputi berbagai aspek seperti bahan baku yang digunakan, proses produksi, pelabelan, hingga uji keamanan. Pengawasan dan persyaratan ketat ini bermanfaat menurunkan risiko kesehatan sehingga keselamatan konsumen tetap terjaga.

Itulah ragam manfaat SNI bagi bisnis yang turut memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha dan juga konsumen dalam memilih produk. Sesuai dengan tujuan utamanya, SNI memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan produk dan layanan yang dibeli telah memenuhi standar kualitas dari pemerintah.

Apakah Anda sedang mengembangkan bisnis atau baru merintis usaha dari nol? Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan konsultasi bisnis untuk mengembangkan usaha Anda hingga ke kancah internasional. Dapatkan layanan konsultasi komprehensif langsung dari ahlinya hanya di Elmar Consultant Business Indonesia.

Regulasi standar nasional Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas produk, layanan/jasa, maupun sistem di berbagai sektor di wilayah Indonesia.

Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan regulasi standar nasional Indonesia? Apa tujuannya? Apakah ada sanksi jika melanggar regulasinya? Dan benarkah semua produk wajib mengikuti aturan ini? Berikut penjelasan lengkapnya untuk Anda simak.

Mengenal SNI dan Regulasinya

Tentu Anda sudah tidak asing dengan kata “SNI” yang merupakan singkatan dari “standar nasional Indonesia”. Sesuai namanya, SNI adalah sebuah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia—dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh BSN alias Badan Standardisasi Nasional.

Jadi, secara umum, regulasi standar nasional Indonesia (SNI) dapat diartikan sebagai serangkaian aturan/ketentuan yang menjadi pedoman serta acuan standardisasi produk di berbagai sektor di Indonesia. Jenis SNI sendiri ada lima, yaitu produk, jasa, sistem, proses, dan personel.

Tujuan SNI

Lantaran berperan sebagai pedoman serta acuan standardisasi untuk memastikan kualitas dan kesesuaian produk/layanan, maka SNI wajib dipatuhi oleh berbagai sektor. Dalam hal ini, SNI bertujuan untuk menjaga kepentingan maupun keselamatan konsumen, industri, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pada BAB III pasal 3, berikut penjelasan terkait tujuan SNI:

• Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya–baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
• Membantu kelancaran perdagangan.
• Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Selain itu, mengantongi SNI juga memiliki sejumlah benefit dari banyak sisi. Beberapa di antaranya, seperti:

• Memudahkan dalam memenangkan tender pemerintah.
• Meningkatkan daya saing produk di pasar global.
• Menjadi tiket menuju pasar ekspor.
• Mengurangi risiko hukum dan keamanan produk.
• Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.

Apakah Semua Produk Wajib SNI?

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan regulasi standar nasional Indonesia serta tujuannya, hal selanjutnya yang mungkin muncul di benak Anda adalah sebuah pertanyaan “apakah semua produk wajib SNI?”

Jawabannya adalah, bisa wajib dan sukarela. Mengapa demikian? Sebab, pada dasarnya semua SNI sebenarnya bersifat sukarela berdasarkan kebutuhan. Dalam artian, standar tersebut boleh diterapkan, boleh juga tidak.

Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat 1, bahwa SNI bisa diterapkan secara sukarela oleh para pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah.

Hanya saja, lantaran berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian berwenang untuk menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non-kementerian (Pasal 24).

Jadi, jika Anda sebagai pelaku usaha/bisnis merasa butuh dan memang telah mampu menerapkannya, maka Anda bisa mengajukan sertifikasi SNI kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh barang yang wajib memiliki sertifikat SNI:

• Ban (Permenperin 76/9/2015), termasuk di dalamnya ban mobil penumpang, ban sepeda motor, ban truk dan bus, ban truk ringan, ban dalam kendaraan bermotor, serta ban yang telah terpasang pada pelek.
• Helm (Permenperin 79/9/2015).
• Semen (Permenperin 82/9/2015), termasuk di dalamnya semen Masonry, semen Portland Putih, semen Portland Pozoland, semen Portland Campur (mixed cement), serta semen Portland Komposit.

Sementara itu, untuk pangan olahan yang wajib disertifikasi SNI, meliputi:

• Air mineral (SNI 3553:2015)
• Air demineral (SNI 6241:2015)
• Air mineral alami (SNI 6242:2015)
• Air minum embun (SNI 7812:2013)
• Kopi Instan (SNI 2983:2014)
• Kakao bubuk (SNI 3747:2009)
• Minyak goreng sawit (SNI 7709:2019)
• Tuna dalam kemasan kaleng (SNI 8223:2016)
• Garam konsumsi beryodium (SNI 01-3556-2000)
• Sarden dan makarel dalam kaleng (SNI 8222:2016)
• Tepung Terigu sebagai bahan makanan (SNI 3751:2009)
• Gula kristal – Bagian 3: Putih (SNI 3140.3:2010/Amd1:2011)
• Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi (SNI 3140.2-2011)

Sanksi Tegas Pelanggaran Regulasi SNI

Lalu, apakah ada sanksi tegas untuk pelanggaran regulasi standar nasional Indonesia (SNI)? Jawabannya “ada”.

Bagi pihak yang melakukan pelanggaran/penyalahgunaan regulasi SNI wajib, maka Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif, melainkan juga denda hingga bahkan ancaman hukuman penjara. Hal ini sesuai dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disahkan pada September 2014.

Nah, untuk lebih detailnya, Anda bisa menyimak sejumlah sanksi tegas yang dimaksud berdasarkan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BAB X tentang Ketentuan Pidana Pasal 62-73. Di sini, tercantum sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran regulasi standar nasional Indonesia (SNI) wajib.

Berikut isinya:

• Pasal 62: Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, diberikan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 M.
• Pasal 63: Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN, diberikan pidana paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4 M.
• Pasal 64: Setiap orang yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4 M.
• Pasal 65 dan 66: Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat–tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut, yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem, dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
• Pasal 67: Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
• Pasal 68: Setiap orang yang tanpa hak  menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
• Pasal 69: Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian  atau membuat  Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu, dipidana penjara paling lama 7  tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 M.
• Pasal 70: Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo KAN; menerbitkan sertifikat kepada  pemohon sertifikat yang tidak sesuai  dengan  SNI; menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup akreditasi, dipidana penjara  paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
• Pasal 71: Setiap orang yang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 M.
• Pasal 72: Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar; kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.
• Pasal 73: Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan tiga kali dari pidana denda secara pribadi dan diberikan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Nah, bagi Anda pelaku usaha yang saat ini sedang membutuhkan konsultasi seputar bisnis, baik itu tentang regulasi SNI maupun hal-hal terkait lainnya, PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia siap membimbing Anda hingga tuntas.

Pasalnya, fokus utama anak perusahaan Kantor Hukum Sibrandus Gultom & Partners ini memang untuk membantu investor asing maupun domestik dalam mendirikan dan mengembangkan bisnis di Indonesia, termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA).

Bagaimana? Tertarik? Tentukan pilihan Anda sekarang juga!