PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Pemerintah telah secara resmi memberlakukan aturan baru pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lalu, apa fungsi Persetujuan Bangunan Gedung? Apakah fungsinya tak jauh berbeda dengan IMB? Lalu, bagaimana pula cara untuk bisa mendapatkannya? 

Untuk bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan tersebut, Anda bisa menyimak penjelasannya sebagai berikut. 

Fungsi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Berkaitan dengan kepemilikannya, Anda bisa menemukan ada 3 fungsi utama dari Persetujuan Bangunan Gedung, yakni: 

1. Jaminan Legalitas Bangunan

Fungsi pertama dari adanya PBG adalah jaminan legalitas. Kepemilikan PBG menjadi bukti kalau sebuah bangunan berdiri secara legal dan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Apalagi, dalam proses pengurusannya Anda perlu melalui setiap persyaratan serta prosedur yang telah menjadi ketentuan pemerintah. 

2. Jaminan Pemenuhan Standar Keselamatan, Kenyamanan, dan Kesehatan

Selanjutnya, fungsi Persetujuan Bangunan Gedung adalah memastikan kualitas bangunan sudah sesuai dengan standar. Jadi, kalau sebuah bangunan sudah memiliki PBG, maka bangunan tersebut merupakan jenis bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. 

Anda harus tahu kalau dalam proses pengurusannya, PBG memang melibatkan aspek perencanaan serta perancangan bangunan. Selain itu, PBG juga mengharuskan pemilik bangunan untuk melakukan pengawasan terhadap konstruksi serta fungsi bangunan. 

Oleh karena itu, ketika Anda melakukan pengurusan PBG, terdapat keterlibatan dari tenaga ahli untuk bisa mendapatkan persetujuan yang lebih mudah. Misalnya, Anda melibatkan arsitek dalam proses perancangan bangunan. 

3. Bukti Kepatuhan Hukum

Fungsi Persetujuan Bangunan Gedung yang terakhir adalah sebagai bukti kepatuhan warga negara terhadap aturan hukum di Indonesia. PBG pun menjadi bukti kalau Anda mendirikan bangunan dengan tidak sembarangan. Namun, proses pembangunan tersebut menyesuaikan tata ruang wilayah. 

Apalagi, dalam pelaksanaannya PBG juga memastikan kalau pendirian maupun pemanfaatan bangunan tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Saat melakukan pengajuan, terdapat pemeriksaan berkaitan dengan aspek lingkungan yang mencakup keberadaan drainase, pengelolaan limbah, dan semacamnya. 

Cara Pengurusan PBG

Dengan fungsi yang begitu penting tersebut, maka setiap pemilik bangunan, terutama bangunan yang pemakaiannya untuk keperluan bisnis, perlu memiliki PBG. Lalu, bagaimana cara pengurusannya? 

Ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda lakukan untuk mengurus PBG, yakni: 

1. Persiapkan Persyaratan Pengajuan PBG

Terdapat beberapa dokumen yang perlu Anda persiapkan ketika mengajukan PBG, yaitu:

• Bukti kepemilikan lahan;
• Gambar perencanaan bangunan;
• Perhitungan struktur bangunan;
• Surat rekomendasi yang berasal dari instansi terkait (bersifat opsional sesuai kebutuhan);
• Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlaku untuk bangunan berskala besar,bangunan minimal 10 ribu meter persegi dan berada di atas lahan minimal 5 hektar.  

2. Menyusun Dokumen Teknis

Setelah berkas persyaratan Anda siapkan, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun dokumen teknis. Dokumen ini meliputi berbagai berkas, seperti perencanaan struktur, gambar arsitek, desain mekanikal-elektrikal, dan lain sebagainya. Berkas tersebut bisa Anda percayakan kepada tenaga ahli seperti ahli struktur atau arsitek. 

3. Pengajuan Permohonan

Kalau dokumen teknis sudah siap, Anda dapat mengajukan permohonan secara online. Proses pengajuan bisa Anda tujukan ke pemerintah daerah. 

4. Verifikasi dan Evaluasi

Jika berkas permohonan sudah Anda kirim dan pemerintah daerah menerimanya, maka terdapat tim yang bertugas melaksanakan verifikasi dan evaluasi. Terdapat berbagai aspek yang menjalani pemeriksaan, seperti kesesuaian antara dokumen dengan standar teknis, aturan terkait zonasi, serta tata ruang. 

5. Penerbitan PBG

Kalau proses verifikasi berlangsung lancar, maka pemerintah daerah akan segera melakukan penerbitan PBG. Selanjutnya, Anda pun dapat mulai menjalankan aktivitas pembangunan gedung berdasarkan rencana awal.

Itulah pengetahuan terkait fungsi Persetujuan Bangunan Gedung dan cara pengajuannya. Tidak sulit, kan? Hanya saja, prosesnya bisa cukup memakan waktu. Apalagi, jika Anda harus sibuk dengan operasional bisnis perusahaan.

Kabar baiknya, ada solusi tepat dari Elmar yang bisa Anda manfaatkan. Elmar siap membantu Anda dalam melakukan pengurusan berbagai izin terkait pendirian bisnis di Indonesia. Dengan begitu, aktivitas bisnis perusahaan tidak akan terganggu dengan urusan perizinan yang Anda lakukan. 

Praktis dan terpercaya!

Tahukah Anda kalau saat ini aturan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berubah? Sebagai gantinya, Anda perlu mengetahui regulasi terbaru PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Perlu Anda ketahui, aturan terkait PBG ini muncul sejak tahun 2020 seiring dengan terbitnya UU Cipta Kerja. 

Pengetahuan terkait PBG, secara khusus sangatlah penting bagi para pelaku usaha. Apalagi, bagi Anda yang ingin melakukan ekspansi bisnis ataupun investor yang berniat untuk melakukan penanaman modal di tanah air. Lalu, apa yang menjadi poin perbedaan PBG dan IMB? Biar jelas, simak penjabarannya berikut, ya!

Dasar Hukum Aturan Regulasi Terbaru PBG 

Landasan hukum yang utama dari PBG di Indonesia adalah Pasal 24 dan Pasal 185 huruf B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan aturan lanjutan berupa Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

Dalam aturan tersebut PBG memiliki fungsi untuk menggantikan IMB yang sebelumnya berlaku. PBG mempunyai peran sebagai izin kepada pemilik bangunan gedung dalam mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, merawat, ataupun mengurangi bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. 

Standar teknis seperti apa yang berkaitan dengan PBG? Standar teknis tersebut adalah perencanaan serta perancangan bangunan. Selain itu, standar teknis juga mempunyai kaitan dengan pelaksanaan, pengawasan konstruksi, serta pemanfaatan bangunan gedung. 

Perbedaan IMB dan Regulasi Terbaru PBG

Dengan penerbitan aturan baru terkait PBG, Anda mungkin bertanya-tanya, apa bedanya dengan IMB? Ada beberapa poin yang menjadi perbedaan dari kedua jenis perizinan ini, yaitu: 

1. Ruang Lingkup

Aspek pertama yang menjadi pembeda antara PBG dengan IMB adalah ruang lingkupnya. IMB memiliki lingkup yang terbatas hanya ketika Anda akan melakukan pendirian bangunan baru. Pengurusannya pun berlaku secara umum untuk segala jenis bangunan, seperti rumah tinggal, restoran, ruko, ataupun gedung perkantoran. 

Hal ini berbeda dengan PBG. Regulasi terbaru PBG tidak mengharuskan Anda untuk mengajukan perizinan sebelum proses pembangunan. Hanya saja, regulasi ini mengharuskan adanya tingkat kepatuhan terhadap aspek keselamatan serta fungsi bangunan. 

2. Isi Berkas Pelaporan

Ketika mengajukan IMB kepada pemerintah, Anda hanya perlu menyampaikan pelaporan yang sifatnya sederhana. Di situ, Anda hanya perlu menyampaikan fungsi bangunan yang akan menjalani proses pembangunan. 

Situasinya bakal berbeda ketika Anda ingin mengurus PBG. Pemerintah tidak hanya meminta laporan terkait fungsi bangunan. Di waktu yang sama, Anda juga perlu menyampaikan kesesuaian bangunan dengan aturan terkait tata ruang. 

3. Syarat dan Prosedur Pembuatan

Terakhir, Anda akan menjumpai adanya perbedaan berkaitan dengan persyaratan serta prosedur pembuatan IMB dan PBG. Pembuatan IMB menekankan persyaratan utama pada status kepemilikan tanah atau bangunan. Kalau status kepemilikannya sudah jelas, maka Anda bisa memperoleh IMB. 

Namun, hal tersebut tidak akan Anda jumpai ketika mengurus PBG. Anda tidak hanya perlu memenuhi persyaratan terkait kepemilikan. Di waktu yang sama, pemerintah juga akan meminta persyaratan lain terkait kesesuaian fungsi serta persyaratan tata ruang lokasi bangunan. 

Adanya persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan kalau bangunan memiliki kualitas baik dan kokoh. Dengan begitu, tidak ada risiko bangunan rusak dan bisa tahan selama puluhan tahun. Alhasil, bangunan bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi para penghuni. 

Demikianlah penjelasan terkait regulasi terbaru PBG dan perbedaannya dengan IMB. Sudah paham, kan? Untuk proses pengurusannya, Anda memang perlu mempersiapkan berkas yang lebih banyak. Jadi, tak heran kalau Anda bingung ketika mengajukan proses pengurusannya. Kabar baiknya, saat ini ada layanan dari Elmar yang siap membantu terkait pengurusan berbagai jenis izin untuk keperluan usaha, termasuk PBG. Dengan adanya layanan dari Elmar, Anda pun bisa lebih fokus dalam menyusun strategi agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan lancar.