Elmar

May the joy of Eid al-Fitr bring us together and make our bond stronger than ever. Happy Eid Mubarak!We will be out of office during Eid Holiday (21-26 April 2023) and we'll be back on April, 26th 2023.                                                                        

May 2025

prosedur ganti kewarganegaraan

Prosedur Ganti Kewarganegaraan dan Dokumen yang Dibutuhkan

Bagaimana prosedur ganti kewarganegaraan? Anda yang ingin mengganti kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) perlu meneegikuti sejumlah prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Prosedur ini terdiri dari berbagai tahap yang harus dilalui pemohon untuk menjadi WNI, mulai dari tahap administrasi, masa tinggal di Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia, hingga pengetahuan budaya serta nilai-nilai tentang Indonesia.

Prosedur Ganti Kewarganegaraan

prosedur ganti kewarganegaraan
Sumber : Envato

Naturalisasi adalah tata cara bagi WNA untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui sejumlah prosedur dan permohonan resmi kepada pihak berwenang. Seperti yang tercantum pada UU No. 12 Tahun 2006, proses naturalisasi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu naturalisasi murni, naturalisasi karena ikatan perkawinan, naturalisasi istimewa, dan naturalisasi bagi anak berkewarganegaraan ganda.

Prosedur ganti kewarganegaraan atau naturalisasi menjadi WNI yang perlu dilakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Naturalisasi Murni sesuai Pasal 8 dalam UU No. 12 Tahun 2006

Pemohon asing atau WNA perlu mengajukan surat permohonan tertulis berbahasa Indonesia yang ditujukan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Surat permohonan diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

2. Naturalisasi Melalui Ikatan Perkawinan

Berdasarkan peraturan dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006, WNA dapat mengajukan permohonan secara online melalui website atau laman resmi di https://pewarganegaraan.ahu.go.id/site/registrasi.

3. Naturalisasi Istimewa

WNA yang telah berjasa atau demi kepentingan negara Indonesia, permohonan menjadi WNI dapat diusulkan langsung oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan, atau lembaga kemasyarakatan. Permohonan tersebut ditujukan secara resmi kepada Presiden melalui Menkumham.

Proses verifikasi hingga pertimbangan kepada Presiden memakan waktu sekitar 45 hari sejak permohonan diterima. Begitu pula dengan proses permohonan diterima atau ditolak oleh Presiden memakan waktu paling lambat 45 hari.

Jika permohonan dikabulkan, maka pemohon akan mendapatkan salinan Keputusan Presiden dan mengucap janji setia dihadapan pejabat dengan 2 orang saksi. 

Dokumen yang Perlu Dilampirkan

prosedur ganti kewarganegaraan
Sumber : Envato

Tidak hanya surat permohonan di atas materai, prosedur ganti kewarganegaraan dari WNA ke WNI juga perlu menyertakan sejumlah dokumen di antaranya seperti:

  • Fotokopi akte kelahiran pemohon
  • Fotokopi buku nikah
  • Surat keterangan keimigrasian dari kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa pemohon telah tinggal di Indonesia setidaknya 5 – 10 tahun berturut-turut.
  • Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat.
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
  • Surat keterangan catatan kepolisian setempat.
  • Surat pernyataan pemohon yang mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  • Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak berkewarganegaraan ganda.
  • Surat keterangan dari Camat di wilayah tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.
  • Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan serta biaya permohonan ke kas negara.
  • Pas foto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.

Prosedur Melepas Kewarganegaraan

Prosedur serupa juga dilakukan untuk Anda yang ingin melepas kewarganegaraan Indonesia, berikut tata caranya:

  • Mengajukan surat permohonan tertulis meliputi data identitas lengkap beserta dengan dokumen penting kepada Presiden melalui Menkumham.
  • Proses verifikasi kelengkapan dokumen oleh pihak kementerian yang membutuhkan waktu paling lambat 14 hari.
  • Selanjutnya, surat permohonan akan diteruskan kepada Menteri paling lambat 7 hari. 
  • Setelah pemeriksaan menyeluruh, pihak Kementerian akan mengirimkan pertimbangannya kepada Presiden dan membutuhkan waktu sekitar 45 hari setelah permohonan diterima.

Prosedur ganti kewarganegaraan membutuhkan sejumlah tahapan yang perlu Anda lalui secara bertahap. Selain itu, berbagai persyaratan dan dokumen penting juga dibutuhkan agar pengajuan permohonan Anda diterima.

Anda yang memiliki kesibukan tinggi dan tidak sempat mengurus dokumen dapat menggunakan Layanan Kewarganegaraan atau Citizenship Service dari Elmar Konsultan Bisnis Indonesia. Anda dapat menemukan informasi lebih detail seputar persyaratan, dokumen yang dibutuhkan, hingga konsultasi menyeluruh seputar ganti kewarganegaraan di Elmar Konsultan.

Prosedur Ganti Kewarganegaraan dan Dokumen yang Dibutuhkan Read More »

keuntungan memiliki SBUJK

9 Keuntungan Memiliki SBUJK Bagi Perusahaan

Apa saja keuntungan memiliki SBUJK bagi perusahaan jasa konstruksi? SBUJK adalah sertifikat yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko serta PERMEN PUPR No. 8 tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi Standar Jasa Konstruksi dalam rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Apa Itu SBUJK?

keuntungan memiliki SBUJK
Sumber : Envato

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah dokumen resmi atau lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau lembaga berwenang lainnya. SBUJK menjadi sertifikat yang membuktikan bahwa perusahaan atau badan usaha telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.

Berdasarkan bidang usaha dan keahlian perusahaan, SBUJK terbagi ke dalam 2 kategori yaitu SBUJK Perencanaan atau Konsultan dan SBUJK Pelaksanaan Konstruksi.

Keuntungan Memiliki SBUJK

keuntungan memiliki SBUJK
Sumber : Envato

Lebih dari sekadar sertifikat legal, ini 9 keuntungan memiliki SBUJK bagi perusahaan penyedia jasa konstruksi.

1. Kepatuhan Hukum

Perusahaan jasa konstruksi dengan sertifikat SBUJK telah memenuhi persyaratan hukum dan regulasinya. Segala kegiatan yang dilakukan berpedoman pada hukum yang berlaku sehingga dapat terhindar dari sanksi.

2. Menguatkan Reputasi Perusahaan

Perusahaan yang memiliki SBUJK dinilai lebih profesional dan telah memenuhi persyaratan sebagai penyedia jasa konstruksi, sehingga penyelenggara proyek besar seperti pemerintah dan swasta tidak akan meragukan kapabilitas perusahaan tersebut.

3. Memperluas Jaringan Bisnis

Dengan SBUJK perusahaan konstruksi dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan ikut serta pada berbagai tender proyek strategis. Tentunya hal ini membuka peluang baru dan memperluas jaringan bisnis.

4. Diversifikasi Bisnis

Tidak hanya memperkuat reputasi, SBUJK juga menjadi kunci emas memasuki sektor pertambangan dan migas. Perusahaan dapat menawarkan layanan konstruksi infrastruktur di pertambangan dan migas. Tentunya, pendapatan perusahaan akan meningkat secara signifikan dengan perluasan portofolio ini.

5. Akses Menuju Proyek Berskala Besar

SBUJK memudahkan perusahaan konstruksi untuk mengikuti berbagai proyek besar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. SBUJK memungkinkan perusahaan berpartisipasi dalam tender proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung, infrastruktur publik, maupun fasilitas industri strategis.

6. Membuka Peluang Investasi Global

SBUJK merupakan syarat utama yang harus dimiliki perusahaan jasa konstruksi untuk mendirikan joint venture atau usaha patungan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dengan investor asing. Akses jaringan global, modal segar, hingga keahlian internasional tentunya jadi peluang menggiurkan yang akan didapatkan perusahaan.

7. Peningkatan Citra Perusahaan

Perusahaan dengan sertifikat SBUJK dipandang sebagai perusahaan profesional, andal, dan kompetitif. Meningkatnya citra perusahaan tentu akan menarik minat investor, dan pemangku kepentingan lainnya.

8. Perizinan Lengkap

Perusahaan yang memiliki perizinan lengkap dapat dengan leluasa beroperasi secara legal. SBUJK menjadi salah satu syarat wajib yang harus dimiliki untuk memperoleh izin usaha lainnya seperti izin usaha perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK).

9. Pajak Lebih Rendah

Keuntungan memiliki SBUJK yang terakhir yaitu perusahaan dapat lebih menghemat pajak. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dibebankan lebih rendah berdasarkan pada klasifikasi SBU sehingga dapat meningkatkan profit bisnis dan keuntungan perusahaan.

Itulah 9 keuntungan memiliki SBUJK bagi perusahaan jasa konstruksi. Anda yang ingin mengurus perizinan usaha tapi memiliki keterbatasan waktu dapat memanfaatkan jasa atau layanan profesional yang andal dan tepercaya.

Elmar Konsultan Bisnis Indonesia menyediakan layanan konsultasi komprehensif dengan solusi bisnis end-to-end. Beberapa layanan yang tersedia seperti konsultasi bisnis & pendirian PMA, izin & lisensi usaha, pendaftaran merek dagang, layanan pajak & akuntansi, corporate secretary, dan masih banyak lagi.

9 Keuntungan Memiliki SBUJK Bagi Perusahaan Read More »

Man on the phone

7 Key Roles of Lawyers in Litigation You Need to Know

Dispute resolution can be handled in many ways, with litigation in court being one option. In this process, understanding the vital role of lawyers in litigation is essential, as it can significantly affect the outcome of the trial.

So, what exactly are the responsibilities of a lawyer in litigation? Let’s explore the explanation below!

What Is Litigation?

Source : Envato

Before discussing the role of lawyers in litigation, it’s important to understand what litigation means. Litigation refers to a method of dispute resolution conducted in court. It is usually the final effort in resolving a legal matter.

Litigation can be used for various types of disputes, such as criminal, civil, commercial, or labor cases. It follows formal procedures governed by strict legal rules, including stages like filing lawsuits, gathering evidence, hearings, and court decisions.

In practice, litigation is often chosen for handling major cases. Examples include election disputes, corruption cases, administrative law cases, and more.

The Role of Lawyers in Litigation

When choosing litigation as a dispute resolution method, having a lawyer is crucial. The lawyer’s role in litigation is central and includes the following:

Source : Envato

1. Legal Consultation

First, a lawyer provides initial legal consultation if you plan to go through litigation. This advisory role helps determine the best course of action—whether to proceed with litigation or seek non-litigation alternatives.

The lawyer also helps develop strategic steps if you decide to proceed with litigation. As a result, every action you take will be measured, organized, systematic, and legally grounded.

2. Assisting the Dispute Resolution Process

Litigation involves resolving disputes through the court process. A lawyer plays a key role in ensuring the dispute is handled effectively and smoothly in court.

With their legal expertise, lawyers assist you in navigating the legal process, representing your interests, building legal strategies, and safeguarding your legal rights throughout litigation.

3. Legal and Human Rights Protection

The lawyer’s role in litigation also contributes to protecting your human rights. A lawyer ensures you receive equal treatment under the law during court proceedings.

They analyze and interpret legal issues, providing explanations of applicable legal provisions. This helps ensure fair legal treatment throughout the litigation process.

4. Assisting in Evidence and Document Management

Litigation involves various stages, including presenting evidence. It’s not enough to rely on arguments; proof through evidence and supporting documents is required.

A lawyer plays a crucial role in gathering relevant evidence for the case. This may include physical evidence, expert witnesses, documents, or testimonies.

Importantly, courts don’t accept every piece of evidence. The lawyer helps select and filter admissible evidence to support your case effectively in court. They also manage and organize these materials for optimal presentation during the trial.

5. Court Representation

Another key role of a lawyer in litigation is representing you in court. A lawyer or attorney provides legal advocacy during trials for criminal, civil, religious, or administrative law cases.

As your representative, a lawyer undertakes vital responsibilities such as drafting and signing legal documents like lawsuits, replies, rejoinders, evidence lists, and more—all of which must be prepared by a licensed attorney.

In certain situations, having legal representation in court is mandatory. For example, in criminal cases with a minimum sentence of 5 years or more. The Supreme Court has even ruled that legal products issued without lawyer assistance may be considered legally invalid.

6. Providing Legal Education to the Public

A lawyer’s role in litigation also extends to educating the public on legal matters. With their expertise, lawyers can provide legal advice relevant to the dispute at hand.

This educational role isn’t limited to court proceedings; lawyers can also offer legal information outside court to help increase public legal awareness.

7. Promoting Legal Compliance

Lastly, a lawyer’s role in litigation supports the enforcement of legal rules. They help ensure fair application of laws to all parties.

With their legal knowledge, lawyers make sure clients receive protection under applicable laws, ensuring the legal system functions effectively and encouraging greater public compliance with regulations.

Those are the key roles of lawyers in litigation that you need to know. Given their critical role, it’s important to seek assistance from experienced and qualified legal professionals to achieve justice in any legal dispute.

PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia is the right choice for legal services tailored to your needs. Here, you can access various legal services, including litigation support for disputes. With Elmar, you’ll receive guidance from professional and qualified lawyers.

7 Key Roles of Lawyers in Litigation You Need to Know Read More »

man and woman showed an Agreement

Indonesian National Standard Regulation: Is It Mandatory for All Products? Here Are the Penalties

The Indonesian National Standard regulation plays an important role in maintaining consistency and quality for products, services, and systems across various sectors in Indonesia.

So, what exactly is the Indonesian National Standard regulation? What is its purpose? Are there penalties for violations? And is it true that all products must comply? Here’s the complete explanation for you.

Understanding SNI and Its Regulations

Source : Envato

You’re probably already familiar with “SNI,” which stands for “Standar Nasional Indonesia” (Indonesian National Standard). As the name suggests, SNI is a national standard applicable across Indonesia—formulated by technical committees and established by BSN (National Standardization Agency).

In general, the Indonesian National Standard regulation (SNI) refers to a set of rules or provisions that serve as guidelines and references for product standardization in various sectors in Indonesia. There are five types of SNI: product, service, system, process, and personnel.

The Purpose of SNI

Source : Envato

Since SNI serves as a guideline and reference for ensuring the quality and compliance of products or services, it is mandatory across many sectors. SNI aims to protect consumer interests and safety, support industry growth, and promote environmental sustainability.

This is in line with Government Regulation (PP) No. 102 of 2000 on National Standardization. Article 3, Chapter III outlines the goals of SNI as follows:

  1. Enhancing protection for consumers, business actors, workers, and the public regarding safety, security, health, and environmental sustainability.
  2. Facilitating trade.
  3. Creating fair business competition in trade.

Additionally, having SNI certification offers several advantages, such as:

  • Facilitating participation in government tenders.
  • Increasing product competitiveness in global markets.
  • Opening doors to export markets.
  • Reducing legal and product safety risks.
  • Enhancing consumer and business partner trust.

Is SNI Mandatory for All Products?

Source : Envato

After understanding the Indonesian National Standard regulation and its goals, you might wonder, “Is SNI mandatory for all products?”

The answer is: it can be mandatory or voluntary. Why? Essentially, SNI is voluntary by default. That means businesses can choose whether or not to implement the standard.

This is stated in Law No. 20 of 2014, Article 21 paragraph 1, which explains that SNI may be voluntarily applied by business actors, ministries, non-ministerial government agencies, and/or local governments.

However, because it relates to safety, security, or environmental preservation, ministries or non-ministerial government agencies have the authority to make SNI mandatory for certain products (as regulated in Ministerial or Non-Ministerial Government Regulations under Article 24).

Therefore, if you are a business owner who needs and is ready to implement it, you can apply for SNI certification through a Conformity Assessment Body (LPK) accredited by the National Accreditation Committee (KAN).

Here are some examples of products required to have SNI certification:

Mandatory SNI for Industrial Products:

  1. Vehicle tires (Ministry of Industry Regulation 76/9/2015), including passenger car tires, motorcycle tires, truck and bus tires, light truck tires, inner tubes, and tires mounted on rims.
  2. Helmets (Ministry of Industry Regulation 79/9/2015).
  3. Cement (Ministry of Industry Regulation 82/9/2015), including masonry cement, white Portland cement, pozzolanic Portland cement, mixed cement, and composite Portland cement.

Mandatory SNI for Processed Food:

  • Mineral water (SNI 3553:2015)
  • Demineralized water (SNI 6241:2015)
  • Natural mineral water (SNI 6242:2015)
  • Dew drinking water (SNI 7812:2013)
  • Instant coffee (SNI 2983:2014)
  • Cocoa powder (SNI 3747:2009)
  • Palm cooking oil (SNI 7709:2019)
  • Canned tuna (SNI 8223:2016)
  • Iodized table salt (SNI 01-3556-2000)
  • Canned sardines and mackerel (SNI 8222:2016)
  • Wheat flour for food (SNI 3751:2009)
  • Crystal sugar – Part 3: White (SNI 3140.3:2010/Amd1:2011)
  • Crystal sugar – Part 2: Refined (SNI 3140.2-2011)

Strict Penalties for Violating SNI Regulations

Source : Envato

So, are there strict penalties for violating the Indonesian National Standard regulation? The answer is “yes.”

Those who violate mandatory SNI regulations may face not only administrative sanctions but also fines and even imprisonment. This is regulated under the Law on Standardization and Conformity Assessment enacted in September 2014.

For details, here are the penalties as outlined in the Law on Standardization and Conformity Assessment, Chapter X on Criminal Provisions (Articles 62–73):

  • Article 62: Anyone who falsifies or creates fake SNI is subject to imprisonment up to 7 years or a fine up to IDR 50 billion.
  • Article 63: Anyone who reproduces, sells, or distributes SNI without BSN’s approval faces up to 4 months in prison or a fine up to IDR 4 billion.
  • Article 64: Anyone who falsely labels products with SNI or a different SNI number than stated in the certificate faces up to 4 months in prison or a fine up to IDR 4 billion.
  • Articles 65–66: Anyone who sells or distributes products without certification, with expired, suspended, or revoked certification, faces up to 5 years in prison or a fine up to IDR 35 billion.
  • Article 67: Anyone who imports, trades, or distributes non-compliant SNI products faces up to 5 years in prison or a fine up to IDR 35 billion.
  • Article 68: Anyone who unlawfully uses or labels products with SNI marks faces up to 5 years in prison or a fine up to IDR 35 billion.
  • Article 69: Anyone who falsifies SNI marks faces up to 7 years in prison or a fine up to IDR 50 billion.
  • Article 70: Anyone who unlawfully issues KAN logo certificates or certificates outside their accreditation scope faces up to 5 years in prison or a fine up to IDR 35 billion.
  • Article 71: Anyone who falsifies or creates fake accreditation certificates faces up to 7 years in prison or a fine up to IDR 50 billion.
  • Article 72: Additional penalties may include mandatory product recalls, public announcements that products are non-compliant, and confiscation or destruction of products.
  • Article 73: Corporate violations may result in fines three times higher than individual penalties, and additional penalties such as business license revocation or loss of legal entity status.

If you’re a business owner seeking consultation on SNI regulations or other business-related matters, PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia is ready to guide you every step of the way.

As a subsidiary of Sibrandus Gultom & Partners Law Firm, Elmar focuses on helping both foreign and domestic investors establish and grow their businesses in Indonesia, including Domestic Investment (PMDN) and Foreign Investment Companies (PT PMA).

Interested? Make your choice today!

Indonesian National Standard Regulation: Is It Mandatory for All Products? Here Are the Penalties Read More »

Manfaat SNI bagi Bisnis

Ragam Manfaat SNI bagi Bisnis, Bantu Tingkatkan Daya Saing

Manfaat SNI bagi bisnis salah satunya adalah meningkatkan daya saing suatu produk, baik barang ataupun jasa. SNI memberikan acuan dan standar kualitas suatu produk sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar lokal dan global.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan SNI? Apa saja manfaat hadirnya SNI bagi para pelaku usaha di Indonesia? Simak ulasannya dalam artikel kali ini!

Pengertian SNI

Manfaat SNI bagi Bisnis
Sumber : Envato

Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah pedoman teknis atau sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kinerja dari suatu produk, proses maupun jasa. Standar ini berlaku secara nasional serta menjadi acuan penting bagi semua pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

SNI dirumuskan oleh Komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 

Sejumlah aturan dan pedoman teknis dalam SNI memberikan berbagai manfaat, tidak hanya untuk konsumen tapi juga bagi para pelaku usaha. Lantas apa saja manfaat SNI bagi bisnis?

Manfaat SNI bagi Bisnis

Manfaat SNI bagi Bisnis
Sumber : Envato

Berikut ini sejumlah manfaat adanya SNI bagi para pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

Meningkatkan Daya Saing Produk

Berbagai produk luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Adanya acuan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk-produk buatan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing produk sehingga tidak kalah dari produk luar yang ditawarkan dengan harga murah.

Melalui label SNI yang tertera pada produk dalam negeri, pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan dan menjamin produk tersebut memiliki kualitas baik sesuai dengan standar yang berlaku.

Kualitas Produk Meningkat

Melalui SNI, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kualitas suatu produk agar sesuai dengan pedoman atau standar. Adanya standar yang jelas dan terukur secara spesifik mendorong para pelaku usaha atau produsen agar lebih optimal dalam proses produksi. 

Pada akhirnya, produsen akan berusaha mengurangi atau meminimalkan cacat sehingga produk yang dihasilkan lebih baik dan mengalami peningkatan kualitas.

Peluang Bisnis Terbuka Lebar

Standar yang ditetapkan dalam SNI memungkinkan produk buatan Indonesia diterima dan diperjualbelikan di pasar global. Ini merupakan salah satu manfaat SNI bagi bisnis yang sangat menguntungkan dan membuka peluang ke pasar internasional. 

SNI memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk ke pasar luar negeri serta meningkatkan peluang ekspor.

Jaminan Perlindungan Konsumen

Adanya acuan dan pedoman pada SNI memberikan jaminan perlindungan produk pada konsumen. Jaminan ini memastikan produk maupun layanan yang dibeli telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan pemerintah. Adanya jaminan perlindungan konsumen turut meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk.

Menjaga Keamanan dan Keselamatan

Salah satu tujuan SNI yaitu menjaga keselamatan dan keamanan konsumen dengan memberlakukan persyaratan ketat terhadap suatu produk. Standar yang ditetapkan SNI meliputi berbagai aspek seperti bahan baku yang digunakan, proses produksi, pelabelan, hingga uji keamanan. Pengawasan dan persyaratan ketat ini bermanfaat menurunkan risiko kesehatan sehingga keselamatan konsumen tetap terjaga.

Itulah ragam manfaat SNI bagi bisnis yang turut memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha dan juga konsumen dalam memilih produk. Sesuai dengan tujuan utamanya, SNI memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan produk dan layanan yang dibeli telah memenuhi standar kualitas dari pemerintah.

Apakah Anda sedang mengembangkan bisnis atau baru merintis usaha dari nol? Jangan ragu untuk memanfaatkan layanan konsultasi bisnis untuk mengembangkan usaha Anda hingga ke kancah internasional. Dapatkan layanan konsultasi komprehensif langsung dari ahlinya hanya di Elmar Consultant Business Indonesia.

Ragam Manfaat SNI bagi Bisnis, Bantu Tingkatkan Daya Saing Read More »

someone calculating data

Business Bookkeeping Services: Benefits & Tips for Choosing the Right One

Running a business isn’t just about selling products or services—it’s also about ensuring that your business finances are well-managed. Many entrepreneurs focus on daily operations but overlook financial record-keeping. In fact, good bookkeeping is key to growing and sustaining a business long term.

Without organized bookkeeping, you may struggle to know whether your business is making a profit or a loss. You could also face challenges when applying for loans, handling taxes, or attracting investors. This is where business bookkeeping services play an important role.

But how do you choose the right bookkeeping service? Before discussing this further, let’s first understand the importance of bookkeeping for your business.

What Are Business Bookkeeping Services?

Source : Envato

Business bookkeeping services help companies record, manage, and analyze financial transactions professionally. Systematic financial recording helps businesses understand their financial position, prepare tax reports, and create better financial plans.

In general, there are two types of bookkeeping services available:

Internal Bookkeeping

Internal bookkeeping is managed directly by the company’s in-house accounting staff. This type of bookkeeping is usually more suitable for large companies with bigger budgets and complex financial transactions. With an in-house accounting team, the company has full control over the bookkeeping process and can ensure all data remains secure within the organization.

External Bookkeeping

On the other hand, there’s external bookkeeping, where the company hires a third party to handle financial record-keeping. This service is more efficient and economical, especially for small to medium-sized businesses without their own accounting team.

By using external bookkeeping services, business owners don’t have to worry about managing financial records themselves. All transactions will be properly recorded by professionals, allowing the business to operate more efficiently and owners to focus on business growth strategies.

Another advantage of external bookkeeping is that business owners save time and avoid the hassle of managing records themselves. Everything is handled by professionals to ensure efficient operations.

Why Are Business Bookkeeping Services So Important?

Source : Envato

Many business owners think bookkeeping can be postponed or done minimally. In reality, good bookkeeping provides many essential benefits for business sustainability. Here’s why bookkeeping services shouldn’t be ignored:

1. Maintaining Financial Order

Proper bookkeeping ensures every income and expense is accurately recorded. This makes it easier to control cash flow, identify major expenses, and prevent financial leaks that could harm the business.

2. Easing Decision-Making

Accurate financial data forms the basis of sound business decisions. With clear financial reports, you can assess whether the business is ready to expand, needs efficiency measures, or requires additional funding. These decisions become more measurable because they’re based on real numbers, not guesses.

3. Avoiding Recording Errors

Even small errors in financial records can have big consequences. For example, misreporting income or expenses could make profit and loss reports inaccurate, ultimately affecting business planning. With a good bookkeeping system, these risks are minimized.

4. Ensuring Tax Compliance

Paying taxes is every entrepreneur’s obligation, and organized bookkeeping ensures that all tax calculations are correct. With well-kept records, you won’t have to worry about missing payments or facing penalties due to non-compliant reports.

5. Improving Operational Efficiency

Handling bookkeeping yourself can be time-consuming, especially if you don’t have an accounting background. By using external bookkeeping services, you can delegate this task to professionals and focus more on business development. Efficiency increases because you’re freed from manual bookkeeping tasks.

6. Supporting Business Growth

Well-organized and transparent financial reports enhance your business credibility in the eyes of investors and financial institutions. If you ever need a loan or seek new investors, good bookkeeping can be a major factor in securing funding.

When Does Your Business Need Bookkeeping Services?

Source : Envato

Many business owners don’t realize when they need professional help to manage bookkeeping. Initially, financial records may be manageable on your own, but as the business grows, complexity increases. If left unaddressed, this can lead to bigger financial issues.

Here are signs your business needs professional bookkeeping services:

Difficulty Managing Financial Reports

If you often feel confused reading financial reports or notice messy records, this may indicate your current bookkeeping system isn’t effective. A professional service will help prepare clearer, easier-to-understand reports.

Unbalanced Cash Flow

Unstable cash flow, frequent shortfalls, or difficulty tracking where business funds go may result from disorganized bookkeeping. Better record-keeping helps you spot financial issues sooner and take action to stabilize your business finances.

Frequent Recording Errors

Errors like missing transaction records or incorrect figures can seriously impact financial reports. If this happens often, using bookkeeping services ensures every transaction is recorded accurately and in line with financial standards.

Lack of Time for Bookkeeping

As your business grows, other operational tasks may demand more of your attention. If bookkeeping often gets delayed due to lack of time, external bookkeeping services provide a more efficient solution. This allows you to focus on business strategy without worrying about disorganized finances.

How to Choose the Right Bookkeeping Service?

After understanding the importance of bookkeeping and when your business needs it, the next step is choosing the right bookkeeping service. Not all providers offer the same quality, so selecting the right one greatly affects your financial management.

To avoid choosing the wrong provider, consider these important factors:

1. Credibility and Experience

Business finances are crucial, so choose a provider with a strong reputation and proven experience. Don’t hesitate to research their background, check client reviews, or request references to ensure professional service.

2. Data Security and Confidentiality

Financial data is sensitive information that must be well-protected. Ensure the provider has strict security systems to safeguard your business information from leaks or misuse.

3. Flexibility and Scalability

Every business has different bookkeeping needs depending on its size and operational complexity. Choose a service that can adapt to your current needs while also scaling as your business grows.

4. Technology Used

In today’s digital era, modern bookkeeping systems improve operational efficiency. Choose a provider that uses cloud-based platforms or up-to-date accounting software so financial data can be accessed in real-time and managed more easily.

5. Transparent Fees

Don’t let bookkeeping costs become an unexpected burden. Before committing, understand their pricing structure and avoid providers with hidden fees or unclear billing systems.

6. Customer Support

When facing financial recording issues, you’ll want quick solutions. Ensure the provider has a responsive team ready to assist whenever needed. Good customer support is invaluable, especially for complex accounting issues.

Good Bookkeeping, Stronger Business

Source : Envato

Using business bookkeeping services is a practical solution for entrepreneurs who want to focus on growth without being bogged down by financial administration. By choosing the right service provider, you can ensure your business finances are managed efficiently, securely, and in compliance with accounting standards.

If you’re looking for a professional, trusted, and modern bookkeeping service, Elmar can be the right solution for you. With an experienced team and integrated system, you can manage your business finances more easily without the hassle.

Don’t let poor financial records hinder your business growth. Leave it to the experts and focus on growing your business!

Business Bookkeeping Services: Benefits & Tips for Choosing the Right One Read More »

perbedaan litigasi dan non-litigasi

Perbedaan Litigasi dan Non-litigasi dalam Menyelesaikan Sengketa

Apa perbedaan litigasi dan non-litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara? Litigasi dan non-litigasi adalah dua istilah berbeda yang mengacu pada metode atau pendekatan dalam dunia hukum. Keduanya digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Meski demikian, litigasi dan non-litigasi memiliki metode yang berbeda. 

Lantas apa perbedaan litigasi dan non-litigasi? Sebelum membahas perbedaan, simak lebih dahulu pengertian dari litigasi dan non-litigasi dalam dunia hukum berikut ini.

Pengertian Litigasi dan Non-litigasi

perbedaan litigasi dan non-litigasi
Sumber : Envato

Berikut ini pengertian dari litigasi dan non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia hukum.

Pengertian Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa berbasis pengadilan. Litigasi merupakan tindakan gugatan hukum, yaitu tindakan perdata yang diajukan di pengadilan oleh penggugat yang mengalami kerugian akibat tindakan tergugat. 

Setelah pengajuan gugatan, proses selanjutnya yaitu persidangan, pembuktian, dan penentuan hukum. Dalam litigasi, keputusan akhir akan diambil oleh hakim. 

Jika Anda ingin menyelesaikan sengketa melalui litigasi, maka prosedur awal yang perlu dilakukan ialah mendaftarkan masalah ke pengadilan. Sidang akan dijadwalkan setelah Anda berhasil menyelesaikan proses administratif. Mediasi mungkin dilakukan sebelum sidang untuk menemukan penyelesaian. Namun, kasus akan berlanjut ke persidangan jika mediasi tidak berhasil.

Pengertian Non-litigasi

Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar ruang sidang atau pengadilan. Metode ini dikenal juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Beberapa penyelesaian sengketa melalui metode non-litigasi di antaranya yaitu:

  • Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa.
  • Mediasi. Penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator atau pihak ketiga yang netral. Mediator akan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa serta membantu proses negosiasi untuk mendapatkan penyelesaian atau kesepakatan bersama.
  • Konsultasi. Penyelesaian sengketa yang melibatkan satu pihak untuk menghubungi konsultan. Selanjutnya, konsultan akan memberi saran atau pendapat terkait masalah yang dihadapi klien.
  • Negosiasi. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan di antara pihak yang bersengketa hingga mencapai hasil yang disepakati bersama.
  • Konsiliasi. Upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh konsiliator.
  • Penilaian ahli. Penyelesaian sengketa berdasarkan penilaian oleh ahli yang akan memberikan pendapat secara objektif.

Perbedaan Litigasi dan Non-litigasi

perbedaan litigasi dan non-litigasi
Sumber : Envato

Berikut ini beberapa perbedaan litigasi dan non-litigasi berdasarkan pada proses, pengambilan keputusan akhir, biaya, dan waktunya.

1. Proses

Proses penyelesaian sengketa dalam litigasi melibatkan pengadilan di dalam ruang sidang yang formal. Sementara itu dalam non-litigasi, pihak yang bersengketa akan menyelesaikan masalah melalui mediasi atau negosiasi di luar pengadilan.

2. Keputusan Akhir

Keputusan akhir dalam proses litigasi diambil oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang disajikan di pengadilan dan mengacu pada hukum yang berlaku. Sementara dalam non-litigasi, kendali penuh terhadap keputusan akhir berada pada pihak yang bersengketa usai perundingan.

3. Biaya

Dalam proses litigasi melibatkan sejumlah biaya seperti biaya pengacara, persidangan, dan administrasi lainnya yang mungkin akan meningkat seiring berjalannya proses hukum. Sementara dalam non-litigasi, misalnya pada mediasi dan negosiasi akan lebih menghemat biaya karena terhindar dari proses persidangan panjang.

4. Waktu

Proses dalam litigasi biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Persidangan akan memakan waktu lama, bahkan hingga bertahun-tahun untuk mencapai hasil keputusan akhir. Sementara pada non-litigasi, penyelesaian sengketa lebih cepat terutama jika semua pihak yang bersengketa berhasil mendapat kesepakatan bersama dengan cepat.

Itulah perbedaan litigasi dan non-litigasi dalam hukum yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah. Keduanya merupakan metode yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Hanya saja, pendekatan dan cara yang dilakukan berbeda. Hasil dari penyelesaian sengketa melalui non-litigasi umumnya berupa kesepakatan yang disepakati antara pihak yang bersengketa.

Perlu bantuan hukum atau konsultasi lebih dalam seputar penyelesaian perkara? Elmar Konsultan Bisnis Indonesia menyediakan layanan hukum dengan tim ahli yang cepat dan responsif serta berpengalaman lebih dari 10 tahun. Dengan fokus utama pada pelanggan, Elmar konsultan memberikan harga bersaing yang transparan dan kompetitif. Temukan informasi lebih detail di sini.

Perbedaan Litigasi dan Non-litigasi dalam Menyelesaikan Sengketa Read More »

someone handling pasport to other

Procedure for Changing Citizenship and Required Documents

What are the procedures for changing citizenship? If you wish to change your citizenship from a Foreign National (WNA) to an Indonesian Citizen (WNI), you must follow several procedures and meet certain requirements.

These procedures involve various stages that applicants must go through to become Indonesian citizens, from administrative steps, residency duration in Indonesia, Indonesian language proficiency, to knowledge of Indonesian culture and values.

Procedure for Changing Citizenship

Source : Envato

Naturalization is the process for foreign nationals to obtain Indonesian citizenship through several procedures and official applications to the authorities. As stated in Law No. 12 of 2006, the naturalization process is divided into several types: ordinary naturalization, naturalization by marriage, special naturalization, and naturalization for dual citizenship children.

The procedures for changing citizenship or naturalization to become an Indonesian citizen include the following:

1. Ordinary Naturalization (Article 8 of Law No. 12 of 2006)

Foreign applicants must submit a written application in Indonesian addressed to the President through the Minister of Law and Human Rights (Menkumham). The application letter is submitted to the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights according to the applicant’s place of residence.

2. Naturalization by Marriage

Based on Article 19 of Law No. 12 of 2006, foreign nationals can apply online through the official website at https://pewarganegaraan.ahu.go.id/site/registrasi.

3. Special Naturalization

Foreign nationals who have made contributions or are in the interest of the Indonesian state may have their citizenship application proposed directly by the head of a state institution, government body, or social organization. The application is officially addressed to the President through Menkumham.

The verification and consideration process to the President takes about 45 days from the date the application is received. Likewise, the President’s decision to approve or reject the application takes no later than 45 days.

If the application is approved, the applicant will receive a copy of the Presidential Decree and must take an oath of allegiance before an official with two witnesses.

Required Documents

Source : Envato

In addition to the application letter on stamp duty, the procedure for changing citizenship from foreign national to Indonesian citizen must include the following documents:

  • Copy of the applicant’s birth certificate
  • Copy of marriage certificate
  • Immigration certificate from the local immigration office stating that the applicant has resided in Indonesia for at least 5–10 consecutive years
  • Copy of permanent stay permit endorsed by an official
  • Medical certificate (physical and mental health) from a hospital
  • Police clearance certificate from the local police
  • Applicant’s declaration recognizing Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
  • Certificate from the applicant’s country’s representative stating that the applicant does not hold dual citizenship
  • Certificate from the local subdistrict head confirming the applicant has a steady job and income
  • Proof of payment for the naturalization fee and application processing fee to the state treasury
  • Six recent color passport photos (4×6 cm)

Procedure for Renouncing Citizenship

A similar procedure applies for those wishing to renounce Indonesian citizenship, as follows:

  • Submit a written application including complete personal data and necessary documents to the President through Menkumham
  • Verification of document completeness by the ministry, taking no more than 14 days
  • The application letter is forwarded to the Minister within no more than 7 days
  • After a thorough review, the Ministry submits its recommendation to the President, taking about 45 days after the application is received

The procedures for changing citizenship involve several stages that must be followed step by step. Additionally, various requirements and important documents are needed to ensure your application is approved.

If you have a busy schedule and don’t have time to handle the documents, you can use the Citizenship Service from Elmar Konsultan Bisnis Indonesia. Find more detailed information about requirements, necessary documents, and comprehensive consultation about citizenship change at Elmar Konsultan.

Procedure for Changing Citizenship and Required Documents Read More »

konsultasi pajak perusahaan

Konsultasi Pajak Perusahaan: Layanan, Manfaat, dan Kapan Dibutuhkan

Konsultasi pajak perusahaan dibutuhkan para pebisnis dan pelaku usaha dengan tingkat kesibukan yang tinggi. Urusan administrasi dan perpajakan dengan sejumlah ketentuan yang rumit sering kali jadi tantangan besar bagi pengusaha. 

Oleh sebab itu, sebagian besar pengusaha menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengatasi tantangan ini. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak dapat terselesaikan dengan cepat, mudah, serta profesional.

Layanan Konsultasi Pajak Perusahaan

konsultasi pajak perusahaan
Sumber : Envato

Secara umum, layanan konsultasi pajak perusahaan yang diberikan oleh konsultan pajak di antaranya sebagai berikut.

1. Konsultasi Pajak

Konsultasi berbagai masalah perpajakan perusahaan menjadi layanan umum yang ditawarkan konsultan pajak.

2. Tax Compliance 

Layanan selanjutnya yang ditawarkan konsultan pajak yaitu mengurus segala hal terkait dengan kepatuhan pajak atau tax compliance, seperti perhitungan pajak, identifikasi objek pajak, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan.

3. Tax Planning

Layanan Tax Planning atau perencanaan pajak ini bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan pengusaha dalam parameter legal berdasarkan peraturan perpajakan. 

4. Tax Audit

Layanan pemeriksaan laporan pajak atau tax audit bertujuan mengevaluasi seluruh data terkait dengan beban pajak dari Direktorat Pajak yang dapat merugikan perusahaan.

5. Personal Tax Assistance

Pengusaha yang kurang memahami masalah perpajakan dan memberikan jawaban yang kurang jelas atas sejumlah pertanyaan seputar pajak dapat menyebabkan sanksi yang lebih berat. Oleh sebab itu, konsultan pajak bertanggung jawab untuk ikut serta mendampingi dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan pajak.

6. Restitusi Pajak

Layanan ini membantu perusahaan dalam mengurus pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak atau disebut juga restitusi.

Manfaat Konsultasi Pajak

Terdapat lima manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan layanan konsultasi pajak perusahaan dari konsultan pajak, di antaranya yaitu:

  • Lebih menghemat waktu para pengusaha dalam mengelola administrasi pajak.
  • Meminimalisasi resiko kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.
  • Memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi perpajakan saat proses membuat laporan hingga pelaporannya karena semua ditangani langsung oleh konsultan pajak.
  • Konsultan pajak akan sepenuhnya membantu dan mendampingi jika Anda sebagai pengusaha mendapatkan sanksi atau surat teguran dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  • Memudahkan perusahaan dalam membuat tax planning atau perencanaan pajak.

Kapan Konsultasi Pajak Dibutuhkan oleh Perusahaan?

Sebagai pelaku usaha, Anda akan memerlukan layanan konsultasi pajak apabila perusahaan berada dalam situasi berikut ini:

  • Berada di zona khusus dalam sistem perpajakan, seperti Kawasan Berikat dan Kawasan Bebas Pajak.
  • Berhubungan dengan institusi milik negara, seperti BUMN dengan tata cara perpajakan yang berbeda dengan usaha lainnya.
  • Terdapat transaksi ke luar negeri, seperti export dan import.
  • Bergerak di sektor highly regulated atau bidang yang diatur oleh pemerintah dan Ditjen Pajak.
  • Sudah termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak, contohnya badan PT ataupun CV.

Demikian penjelasan tentang konsultasi pajak perusahaan, jenis-jenis layanan yang ditawarkan, manfaat yang didapatkan, serta waktu yang tepat menggunakan layanan konsultan pajak. 

Bukan hal yang mudah dalam memilih dan menentukan konsultan pajak sebagai mitra. Pastikan Anda memeriksa kualifikasi dan pengalaman konsultan pajak sebelum memilihnya sebagai mitra. Pilih konsultan yang siap diajak berdiskusi, cepat dan tanggap terhadap pertanyaan, serta transparan dalam menjelaskan detail masalah perpajakan.

Masih bingung cari konsultan pajak yang andal dan tepercaya? Elmar Konsultan Bisnis Indonesia menawarkan layanan pajak dan akuntansi yang didukung oleh talenta berpengalaman nasional dan internasional selama lebih dari 10 tahun. Berorientasi pada pelanggan, Elmar Konsultan menawarkan harga bersaing yang transparan dan kompetitif. Temukan informasi layanan dan konsultasi lainnya di sini!

Konsultasi Pajak Perusahaan: Layanan, Manfaat, dan Kapan Dibutuhkan Read More »

woman presenting data to a man in office alley

9 Benefits of Having an SBUJK for Construction Companies

What are the benefits of having an SBUJK for construction service companies? SBUJK is a certificate that must be owned by companies operating in the construction sector.

This is in accordance with Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing and Ministry of Public Works and Housing Regulation (PERMEN PUPR) No. 8 of 2022 regarding Procedures for Fulfilling Construction Services Standard Certification to Support Business Licensing for Construction Service Entrepreneurs.

What Is SBUJK?

Source : Envato

The Construction Services Business Entity Certificate (SBUJK) is an official document or license issued by the Construction Services Development Board (LPJK) or other authorized bodies. SBUJK serves as proof that a company or business entity has met the qualifications and classifications to carry out construction activities.

Based on the company’s business fields and expertise, SBUJK is categorized into two types: SBUJK for Planning or Consulting and SBUJK for Construction Implementation.

Benefits of Having an SBUJK

Source : Envato

More than just a legal certificate, here are 9 benefits of having an SBUJK for construction service providers:

1. Legal Compliance

Construction companies with an SBUJK have met the legal and regulatory requirements. All activities are conducted in compliance with applicable laws, helping the company avoid sanctions.

2. Strengthening Company Reputation

Companies with an SBUJK are considered more professional and have fulfilled the requirements as construction service providers, making them more trustworthy for large project organizers from both government and private sectors.

3. Expanding Business Networks

With an SBUJK, construction companies can establish collaborations with various parties and participate in strategic project tenders. This opens new opportunities and expands business networks.

4. Business Diversification

Beyond enhancing reputation, SBUJK is a golden key to entering the mining and oil & gas sectors. Companies can offer construction infrastructure services in mining and oil & gas projects. This expansion can significantly increase company revenue.

5. Access to Large-Scale Projects

SBUJK enables construction companies to participate in various large-scale projects organized by government or private sectors. It allows companies to join tenders for major projects such as building construction, public infrastructure, or strategic industrial facilities.

6. Opening Global Investment Opportunities

SBUJK is a primary requirement for construction service companies to establish joint ventures through Foreign Direct Investment (FDI) with foreign investors. Access to global networks, fresh capital, and international expertise are lucrative opportunities the company can gain.

7. Enhancing Corporate Image

Companies with an SBUJK are perceived as professional, reliable, and competitive. A strong corporate image will attract investors and other stakeholders.

8. Complete Licensing

Companies with complete licenses can operate legally and freely. SBUJK is one of the mandatory requirements to obtain other business licenses such as Foreign Construction Services Business Entity Representative Office License (BUJKA) and National Construction Services Business License (IUJK).

9. Lower Taxes

The last benefit of having an SBUJK is tax savings. The applicable Income Tax (PPh) rate is lower based on the SBU classification, thus increasing business profits and company earnings.

Those are the 9 benefits of having an SBUJK for construction service companies. If you wish to handle business licensing but have time constraints, you can use reliable and trusted professional services.

Elmar Konsultan Bisnis Indonesia provides comprehensive consulting services with end-to-end business solutions. Available services include business consulting & PMA establishment, business permits & licenses, trademark registration, tax & accounting services, corporate secretarial services, and many more.

9 Benefits of Having an SBUJK for Construction Companies Read More »