Business mergers are a strategic move often taken by companies to strengthen their market position while improving efficiency. However, each business merger strategy naturally comes with its own advantages and challenges.
Let’s take a look at five types of business merger strategies below, complete with a discussion of their advantages and challenges.
Merger and Acquisition: What Are They?
Source : Envato
According to the Indonesian Dictionary (KBBI), a merger is the unification of businesses resulting in joint ownership and/or control; the combination of two or more companies under single ownership.
Additionally, a merger can be defined as the acquisition of all assets and liabilities of a company being merged into the acquiring company or a newly formed company.
So, what is meant by acquisition? Still referring to KBBI, an acquisition is the transfer of ownership of a company or assets (in the banking industry this happens when purchasing shares above 50%); the acquisition of ownership of a company or assets; a way to grow a company by owning another company.
Are mergers and acquisitions the same? The answer is “no.” Mergers and acquisitions differ in terms of legal status, procedures, and the status of employees after the merger or acquisition takes place.
5 Types of Business Merger Strategies
For business owners, applying the right business merger strategy is very important. Therefore, you need to choose a strategy carefully. So, what are the types?
Here are five types of business merger strategies worth considering, along with their advantages and challenges.
1. Vertical M&A Strategy
M&A stands for “merger” and “acquisition,” terms in the business and financial world referring to the combination of two companies (merger) or the acquisition of one company by another (acquisition).
The Vertical M&A strategy is a type of merger between two companies operating at different levels of the same supply chain. This type of business merger is usually done when a company in the upstream industry wants to enter the downstream industry, or vice versa.
Advantages:
Higher profits.
Better quality control.
Lower operating costs.
Increased operational efficiency.
Challenges:
Increased bureaucratic costs.
Contrasting corporate cultures.
Regulatory and antitrust risks (monopoly).
Potential loss of key team members due to role consolidation.
2. Horizontal M&A Strategy
The Horizontal M&A strategy is a merger between two companies operating in the same industry that decide to merge to eliminate competition.
Advantages:
Increased revenue.
Broader market reach.
Diversification of products and services.
Less competition/reduced competitors.
Challenges:
Reduced business agility.
Increased regulatory scrutiny.
Lack of control over decision-making.
Reduced value to customers compared to before.
3. Conglomerate M&A Strategy
A Conglomerate Merger is a merger between two or more companies with business activities in different or unrelated industries.
Advantages:
Business diversification.
Higher revenue.
Larger market share.
Challenges:
Less efficient.
Conflicting workplace cultures.
Shifting core business values (may cause friction with customers and stakeholders).
4. Market Extension M&A Strategy
Market Extension Merger is a type of merger between two or more companies that produce the same products in different markets. The goal is to expand market area and strengthen the marketing network.
Advantages:
Larger client base.
Broader market reach, potentially international.
Diversified revenue streams (income from various regions/market segments).
Challenges:
Potential debt accumulation.
Higher capital requirements.
Increased business responsibilities.
5. Product Extension M&A Strategy
Product Extension Merger is a type of merger between two or more companies to expand each company’s product line. This strategy differs from Market Extension Merger. Instead of reaching new markets, this strategy aims to diversify products/services.
Advantages:
Shared resources.
Lower operating costs.
Expanded customer base.
Challenges:
Market confusion or disruption.
Lack of efficiency in production and marketing.
Complex product integration (risk of difficulties combining products technically or in marketing).
In conclusion, each type of business merger strategy has its own advantages and challenges. If you’re looking for an effective business solution, including for merger and acquisition strategies, then Elmar Konsultan Bisnis Indonesia is the best choice.
With a trusted and reliable reputation, your business needs will surely be met with professional and high-quality services from Elmar Konsultan Bisnis Indonesia!
Regulasi standar nasional Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas produk, layanan/jasa, maupun sistem di berbagai sektor di wilayah Indonesia.
Lantas, apa yang sebenarnya dimaksud dengan regulasi standar nasional Indonesia? Apa tujuannya? Apakah ada sanksi jika melanggar regulasinya? Dan benarkah semua produk wajib mengikuti aturan ini? Berikut penjelasan lengkapnya untuk Anda simak.
Mengenal SNI dan Regulasinya
Sumber : Envato
Tentu Anda sudah tidak asing dengan kata “SNI” yang merupakan singkatan dari “standar nasional Indonesia”. Sesuai namanya, SNI adalah sebuah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia—dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh BSN alias Badan Standardisasi Nasional.
Jadi, secara umum, regulasi standar nasional Indonesia (SNI) dapat diartikan sebagai serangkaian aturan/ketentuan yang menjadi pedoman serta acuan standardisasi produk di berbagai sektor di Indonesia. Jenis SNI sendiri ada lima, yaitu produk, jasa, sistem, proses, dan personel.
Tujuan SNI
Sumber : Envato
Lantaran berperan sebagai pedoman serta acuan standardisasi untuk memastikan kualitas dan kesesuaian produk/layanan, maka SNI wajib dipatuhi oleh berbagai sektor. Dalam hal ini, SNI bertujuan untuk menjaga kepentingan maupun keselamatan konsumen, industri, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pada BAB III pasal 3, berikut penjelasan terkait tujuan SNI:
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya–baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Membantu kelancaran perdagangan.
Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
Selain itu, mengantongi SNI juga memiliki sejumlah benefit dari banyak sisi. Beberapa di antaranya, seperti:
Memudahkan dalam memenangkan tender pemerintah.
Meningkatkan daya saing produk di pasar global.
Menjadi tiket menuju pasar ekspor.
Mengurangi risiko hukum dan keamanan produk.
Meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.
Apakah Semua Produk Wajib SNI?
Sumber : Envato
Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan regulasi standar nasional Indonesia serta tujuannya, hal selanjutnya yang mungkin muncul di benak Anda adalah sebuah pertanyaan “apakah semua produk wajib SNI?”
Jawabannya adalah, bisa wajib dan sukarela. Mengapa demikian? Sebab, pada dasarnya semua SNI sebenarnya bersifat sukarela berdasarkan kebutuhan. Dalam artian, standar tersebut boleh diterapkan, boleh juga tidak.
Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat 1, bahwa SNI bisa diterapkan secara sukarela oleh para pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah.
Hanya saja, lantaran berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian berwenang untuk menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non-kementerian (Pasal 24).
Jadi, jika Anda sebagai pelaku usaha/bisnis merasa butuh dan memang telah mampu menerapkannya, maka Anda bisa mengajukan sertifikasi SNI kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Sebagai gambaran, berikut beberapa contoh barang yang wajib memiliki sertifikat SNI:
Ban (Permenperin 76/9/2015), termasuk di dalamnya ban mobil penumpang, ban sepeda motor, ban truk dan bus, ban truk ringan, ban dalam kendaraan bermotor, serta ban yang telah terpasang pada pelek.
Helm (Permenperin 79/9/2015).
Semen (Permenperin 82/9/2015), termasuk di dalamnya semen Masonry, semen Portland Putih, semen Portland Pozoland, semen Portland Campur (mixed cement), serta semen Portland Komposit.
Sementara itu, untuk pangan olahan yang wajib disertifikasi SNI, meliputi:
Air mineral (SNI 3553:2015)
Air demineral (SNI 6241:2015)
Air mineral alami (SNI 6242:2015)
Air minum embun (SNI 7812:2013)
Kopi Instan (SNI 2983:2014)
Kakao bubuk (SNI 3747:2009)
Minyak goreng sawit (SNI 7709:2019)
Tuna dalam kemasan kaleng (SNI 8223:2016)
Garam konsumsi beryodium (SNI 01-3556-2000)
Sarden dan makarel dalam kaleng (SNI 8222:2016)
Tepung Terigu sebagai bahan makanan (SNI 3751:2009)
Gula kristal – Bagian 3: Putih (SNI 3140.3:2010/Amd1:2011)
Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi (SNI 3140.2-2011)
Sanksi Tegas Pelanggaran Regulasi SNI
Sumber : Envato
Lalu, apakah ada sanksi tegas untuk pelanggaran regulasi standar nasional Indonesia (SNI)? Jawabannya “ada”.
Bagi pihak yang melakukan pelanggaran/penyalahgunaan regulasi SNI wajib, maka Pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif, melainkan juga denda hingga bahkan ancaman hukuman penjara. Hal ini sesuai dengan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disahkan pada September 2014.
Nah, untuk lebih detailnya, Anda bisa menyimak sejumlah sanksi tegas yang dimaksud berdasarkan UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BAB X tentang Ketentuan Pidana Pasal 62-73. Di sini, tercantum sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran regulasi standar nasional Indonesia (SNI) wajib.
Berikut isinya:
Pasal 62: Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu, diberikan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 M.
Pasal 63: Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN, diberikan pidana paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4 M.
Pasal 64: Setiap orang yang dengan sengaja membubuhkan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4 M.
Pasal 65 dan 66: Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat–tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut, yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem, dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
Pasal 67: Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
Pasal 68: Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
Pasal 69: Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 M.
Pasal 70: Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan sertifikat berlogo KAN; menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang tidak sesuai dengan SNI; menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup akreditasi, dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp35 M.
Pasal 71: Setiap orang yang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu, dipidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 M.
Pasal 72: Pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban melakukan penarikan barang yang telah beredar; kewajiban mengumumkan bahwa barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau perampasan atau penyitaan barang dan dapat dimusnahkan.
Pasal 73: Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan tiga kali dari pidana denda secara pribadi dan diberikan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.
Nah, bagi Anda pelaku usaha yang saat ini sedang membutuhkan konsultasi seputar bisnis, baik itu tentang regulasi SNI maupun hal-hal terkait lainnya, PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia siap membimbing Anda hingga tuntas.
Pasalnya, fokus utama anak perusahaan Kantor Hukum Sibrandus Gultom & Partners ini memang untuk membantu investor asing maupun domestik dalam mendirikan dan mengembangkan bisnis di Indonesia, termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hingga Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT PMA).
Bagaimana? Tertarik? Tentukan pilihan Anda sekarang juga!
The government has officially implemented a new regulation replacing the Building Permit (IMB), namely the Building Approval (PBG). So, what is the purpose of Building Approval? Is its purpose not much different from IMB? And how can you obtain it?
To answer all these questions, let’s go through the explanation below.
Purpose of Building Approval (PBG)
Regarding its ownership, you can find 3 main purposes of Building Approval, namely:
1. Legal Assurance of the Building
The first purpose of PBG is to provide legal assurance. Having a PBG proves that a building is legally constructed and complies with Indonesian law. Moreover, in the process of obtaining it, you must go through every requirement and procedure stipulated by the government.
2. Assurance of Compliance with Safety, Comfort, and Health Standards
Next, the purpose of Building Approval is to ensure that the building’s quality complies with standards. So, if a building already has a PBG, it means the building meets safety, comfort, and health standards.
It’s important to know that the PBG process involves aspects of building planning and design. Additionally, PBG requires building owners to supervise the construction and building functions.
Therefore, when processing PBG, professionals are often involved to facilitate approval. For example, you may involve an architect in the building design process.
3. Proof of Legal Compliance
The final purpose of Building Approval is as proof of a citizen’s compliance with Indonesian law. PBG also proves that you do not construct a building carelessly. Instead, the construction complies with spatial planning regulations.
Moreover, PBG ensures that building construction and utilization do not cause environmental damage. During the application process, an inspection is conducted related to environmental aspects, including drainage, waste management, and the like.
How to Obtain a PBG
Source : Envato
With such important purposes, every building owner—especially for business purposes—needs to have a PBG. So, how do you obtain it?
There are several key steps you need to take to obtain a PBG, namely:
1. Prepare PBG Application Requirements
Several documents need to be prepared when applying for a PBG, including:
Proof of land ownership;
Building design drawings;
Building structure calculations;
Recommendation letter from the relevant agency (optional as needed);
Once the required documents are ready, the next step is to prepare the technical documents. These include various files such as structural planning, architectural drawings, mechanical-electrical designs, and others. You can entrust these documents to professionals such as structural engineers or architects.
3. Submit the Application
Once the technical documents are ready, you can submit the application online. The submission is addressed to the local government.
4. Verification and Evaluation
Once the application is submitted and accepted by the local government, a team will conduct verification and evaluation. Various aspects will be checked, such as compliance between the documents and technical standards, zoning regulations, and spatial planning.
5. Issuance of PBG
If the verification process goes smoothly, the local government will issue the PBG. Then, you can start construction activities according to the initial plan.
That’s the information about the purpose of Building Approval and how to apply for it. Not too difficult, right? However, the process can take quite some time, especially if you’re busy managing your company’s business operations.
The good news is, there’s an effective solution from Elmar you can take advantage of. Elmar is ready to assist you in handling various permits related to starting a business in Indonesia. This way, your company’s business activities won’t be disrupted by the permitting process you need to go through.
Penyelesaian sebuah sengketa ataupun perselisihan dapat Anda lakukan dengan berbagai cara. Litigasi yang berlangsung di pengadilan menjadi salah satu di antaranya. Dalam pelaksanaannya, Anda perlu memahami betapa pentingnya peran pengacara dalam litigasi. Bahkan, dapat berpengaruh pada hasil persidangan.
Lalu, peran seperti apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang pengacara dalam proses litigasi? Biar jelas, simak penjabarannya sebagai berikut, yuk!
Pengertian Litigasi
Sumber : Envato
Sebelum membahas tentang peran pengacara dalam litigasi, Anda perlu paham terlebih dulu apa itu litigasi. Dalam pengertiannya, litigasi adalah metode penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berlangsung di pengadilan. Biasanya, litigasi menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian sebuah permasalahan.
Litigasi bisa Anda pilih untuk penyelesaian berbagai jenis sengketa, seperti perkara pidana, perdata, niaga, ataupun ketenagakerjaan. Pelaksanaannya bersifat formal dengan prosedur hukum ketat dan terdapat tahapan seperti pengajuan gugatan, pengumpulan bukti-bukti, sidang, serta putusan pengadilan.
Dalam praktiknya, litigasi biasanya menjadi pilihan untuk penyelesaian kasus-kasus besar. Contoh kasus yang proses penyelesaiannya berlangsung menggunakan litigasi di antaranya adalah sengketa pilkada, tindak pidana korupsi, perkara tata usaha negara, dan lain sebagainya.
Peran Pengacara dalam Litigasi
Sumber : Envato
Ketika memilih metode penyelesaian sengketa atau perselisihan secara litigasi, keberadaan pengacara menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini tidak lepas dari peran pengacara dalam litigasi yang begitu sentral. Peran tersebut di antaranya adalah:
1. Konsultasi Hukum
Pertama, pengacara dapat memberikan konsultasi hukum awal kepada Anda ketika ingin menjalani proses litigasi. Peran sebagai konsultan hukum ini sangat membantu dalam menentukan pilihan tindakan yang akan Anda lakukan. Pengacara bisa memberikan pertimbangan untuk melanjutkan ke proses litigasi atau non litigasi.
Selain itu, pengacara juga dapat membantu Anda dalam menentukan langkah strategis ketika Anda memutuskan untuk melanjutkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Dengan begitu, setiap langkah yang Anda lakukan, berlangsung secara terukur, rapi, sistematis, dan punya landasan jelas.
2. Membantu Proses Penyelesaian Sengketa
Litigasi menjadi salah satu upaya untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan yang berlangsung lewat proses pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Anda perlu memperhatikan pentingnya peran pengacara dalam litigasi untuk memastikan sengketa atau perselisihan bisa terselesaikan dengan baik.
Pengacara memiliki pengetahuan hukum yang bisa membantu Anda dalam menjalani proses pengadilan dengan lancar. Selain itu, pengacara dalam proses litigasi memiliki peran sebagai perwakilan klien dalam menyusun strategi serta memberikan kepastian perlindungan hak klien.
3. Perlindungan Hukum dan HAM
Keberadaan pengacara dalam proses litigasi juga menjadi bagian dari perlindungan HAM. Pengacara dapat membantu Anda untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum ketika terlibat dalam proses persidangan.
Pengacara memiliki kemampuan dalam melakukan analisis serta mendeskripsikan setiap permasalahan hukum. Anda pun bisa memperoleh penjelasan terkait aturan hukum yang berlaku dari pengacara. Kemampuan itu berguna untuk membantu Anda dalam mendapatkan perlakuan hukum yang adil dalam proses litigasi.
4. Membantu Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Bukti serta Dokumen
Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan metode litigasi di pengadilan berlangsung dalam berbagai tahap. Pada tahapan ini, masing-masing pihak yang bertikai perlu melakukan pembuktian. Tidak cukup dengan argumentasi, tetapi juga bukti serta dokumen pendukung.
Peran pengacara dalam litigasi sangatlah penting pada proses pengumpulan bukti. Pengacara memiliki pengetahuan untuk melakukan pengumpulan bukti yang relevan dengan perkara yang tengah mereka tangani. Pembuktian bisa berbagai macam, seperti barang bukti, saksi ahli, dokumen, ataupun saksi.
Namun, hal penting yang harus Anda pahami, pengadilan tidak menerima setiap bukti. Di sinilah pengacara memiliki peran dalam memilih dan memilah bukti sah yang kemudian dapat bermanfaat sebagai sarana pembuktian di pengadilan.
Pengacara tak cukup dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti yang sah di mata pengadilan. Di waktu bersamaan, pengacara juga berperan dalam mengelola bukti-bukti tersebut sehingga bisa mereka manfaatkan untuk menyusun strategi pembuktian di depan para hakim secara efektif.
5. Representasi di Pengadilan
Peran pengacara dalam litigasi yang berikutnya adalah sebagai representasi di pengadilan. Seorang pengacara atau advokat dapat melakukan tindakan pembelaan hukum di persidangan. Anda pun bisa memanfaatkan jasa pengacara sebagai representasi untuk kasus pidana, perdata, agama, ataupun tata usaha negara.
Sebagai representasi dalam pengadilan, pengacara memiliki banyak tugas penting dalam membantu Anda menyelesaikan sebuah sengketa. Pengacara mempunyai keterlibatan dalam aktivitas pembelaan hukum yang berlaku tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam persidangan.
Pengacara mempunyai tugas berkaitan dengan berbagai dokumen penting selama persidangan. Beberapa dokumen tersebut di antaranya adalah pembuatan serta penandatanganan surat gugatan, replik, duplik, daftar alat bukti, dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut pembuatannya harus oleh mereka yang berstatus advokat.
Dalam kondisi tertentu, representasi pengacara di pengadilan bersifat wajib. Contohnya, pada kasus pidana dengan ancaman setidaknya 5 tahun atau lebih. Bahkan, Mahkamah Agung pernah memutuskan kalau segala jenis produk hukum tanpa ada pendampingan pengacara, sifatnya cacat hukum dan harus batal demi hukum.
6. Membantu dalam Memberikan Pendidikan Hukum Kepada Masyarakat
Anda perlu pula memahami peran seorang advokat atau pengacara dalam proses litigasi yang mempunyai kaitan erat dengan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, pengacara dapat menyampaikan nasihat hukum sesuai dengan kondisi yang tengah menjadi sengketa.
Peran dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tersebut, tidak hanya berlaku di dalam persidangan. Namun, pengacara dapat pula melakukannya ketika berada di luar persidangan. Pengacara dapat menyampaikan berbagai jenis informasi hukum kepada publik untuk membantu meningkatkan tingkat kesadaran hukum.
7. Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Hukum
Terakhir, peran pengacara dalam litigasi mempunyai kaitan erat dengan upaya peningkatan terhadap aturan hukum yang berlaku. Pengacara mempunyai tugas penting dalam memastikan penerapan aturan hukum berlangsung secara adil untuk setiap kalangan.
Dengan pengetahuan tentang hukum yang mereka pahami, pengacara bisa memastikan kalau setiap klien bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Alhasil, penerapan hukum dapat berjalan sesuai fungsinya dan sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.
Demikianlah deretan peran penting seorang pengacara dalam proses litigasi yang perlu Anda ketahui. Dengan perannya yang sangat penting tersebut, maka Anda perlu mendapatkan pendampingan seorang pengacara yang berkualitas dan berpengalaman. Alhasil, Anda bisa memperoleh keadilan ketika berhadapan pada kasus sengketa.
PT Elmar Konsultan Bisnis menjadi pilihan tepat untuk kebutuhan layanan hukum sesuai kebutuhan. Di sini, Anda bisa mendapatkan berbagai jenis pelayanan hukum, termasuk di antaranya adalah proses litigasi ketika terjadi perselisihan atau sengketa. Bersama Elmar, Anda pun akan memperoleh pendampingan pengacara berkualitas.
Did you know that the regulations regarding Building Permits (IMB) have changed? Instead, you need to be familiar with the latest PBG regulation or Building Approval. Please note, the regulation regarding PBG has been in place since 2020 following the enactment of the Job Creation Law.
Understanding PBG is especially important for business owners. This is even more relevant for those looking to expand their business or investors intending to invest in the country. So, what are the differences between PBG and IMB? To make it clear, let’s go through the explanation below!
Legal Basis for the Latest PBG Regulation
Source : Envato
The main legal basis for PBG in Indonesia is Article 24 and Article 185 letter B of Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Furthermore, the government issued a follow-up regulation through Government Regulation No. 16 of 2021 on the Implementation of Law No. 28 of 2002 on Buildings.
Under this regulation, PBG functions to replace the previously applicable IMB. PBG serves as permission granted to building owners to construct new buildings, modify, expand, maintain, or reduce buildings in accordance with building technical standards.
What kind of technical standards are related to PBG? These technical standards cover building planning and design. Additionally, they are related to construction implementation, construction supervision, and the utilization of the building.
Differences Between IMB and the Latest PBG Regulation
Source : Envato
With the issuance of the new PBG regulation, you may wonder, what’s the difference from IMB? There are several key differences between these two types of permits:
1. Scope
The first aspect differentiating PBG from IMB is their scope. IMB has a limited scope applicable only when you want to construct a new building. Its application applies generally to all types of buildings such as residential houses, restaurants, shop houses, or office buildings.
This is different with PBG. The latest PBG regulation does not require you to apply for permission before starting construction. However, the regulation requires compliance with safety aspects and building functions.
2. Report Content
When applying for an IMB from the government, you only need to submit a simple report. In it, you only need to state the function of the building to be constructed.
The situation is different when applying for PBG. The government not only requires a report on the building’s function. At the same time, you also need to submit proof of the building’s compliance with spatial planning regulations.
3. Requirements and Procedures
Finally, you will encounter differences related to the requirements and procedures for obtaining IMB and PBG. The issuance of IMB focuses mainly on the ownership status of the land or building. If ownership status is clear, then you can obtain an IMB.
However, you won’t find this when processing a PBG. You not only need to meet ownership requirements. At the same time, the government will also require additional compliance regarding the building’s function and spatial planning requirements for its location.
These requirements aim to ensure that the building is of good quality and structurally sound. This way, the building minimizes damage risks and can last for decades. As a result, the building becomes a safe and comfortable place for its occupants.
That’s the explanation about the latest PBG regulation and how it differs from IMB. Got it? For the application process, you do need to prepare more documents. So, it’s no wonder if you feel confused when trying to handle the process yourself.
The good news is, Elmar now offers services to assist with various types of business permits, including PBG. With Elmar’s services, you can focus more on developing strategies to ensure your business runs effectively and smoothly.
Mengelola bisnis tidak hanya soal menjual produk atau jasa, tetapi juga memastikan bahwa keuangan bisnis terkelola dengan baik. Banyak pelaku usaha yang fokus pada operasional sehari-hari tetapi kurang memperhatikan pencatatan keuangan. Padahal, pembukuan yang baik adalah kunci agar bisnis bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.
Tanpa pembukuan yang rapi, Anda mungkin akan kesulitan mengetahui apakah bisnis sedang untung atau rugi. Anda juga bisa mengalami kendala saat mengajukan pinjaman, mengurus pajak, atau bahkan saat ingin menarik investor. Di sinilah, layanan pembukuan bisnis berperan penting.
Namun, bagaimana cara memilih layanan pembukuan yang tepat? Sebelum membahasnya lebih lanjut, mari pahami terlebih dahulu pentingnya pembukuan bagi bisnis Anda.
Apa Itu Layanan Pembukuan Bisnis?
Sumber : Envato
Layanan pembukuan bisnis adalah layanan yang membantu perusahaan mencatat, mengelola, dan menganalisis transaksi keuangan secara profesional. Pencatatan keuangan yang sistematis membantu bisnis dalam memahami kondisi keuangan, menyusun laporan pajak, serta membuat perencanaan yang lebih matang.
Secara umum, ada dua jenis layanan pembukuan yang tersedia, yaitu:
1. Pembukuan Internal
Pembukuan internal dikelola langsung oleh staf akuntansi internal dalam perusahaan. Biasanya, jenis pembukuan ini lebih cocok untuk perusahaan besar yang memiliki anggaran lebih besar serta transaksi keuangan yang kompleks.
Dengan memiliki tim akuntansi sendiri, perusahaan dapat mengontrol penuh proses pencatatan keuangan dan memastikan semua data tetap berada dalam lingkungan internal yang terjaga.
2. Pembukuan Eksternal
Di sisi lain, ada pula pembukuan eksternal, di mana perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menangani pencatatan keuangan. Layanan ini lebih efisien dan ekonomis, terutama bagi bisnis kecil hingga menengah yang belum memiliki tim akuntansi sendiri.
Dengan menggunakan layanan pembukuan eksternal, pelaku usaha tidak perlu repot mengurus pencatatan keuangan sendiri. Semua transaksi akan dicatat dengan baik oleh profesional, sehingga bisnis dapat beroperasi dengan lebih efisien dan pemilik usaha dapat lebih fokus pada strategi pengembangan bisnis mereka.
Keuntungan lain dari pembukuan eksternal adalah pelaku usaha tidak perlu repot mengurus pencatatan keuangan sendiri. Semua transaksi dicatat dengan baik oleh profesional, sehingga bisnis dapat beroperasi dengan lebih efisien.
Mengapa Layanan Pembukuan Bisnis Sangat Penting?
Sumber : Envato
Banyak pemilik bisnis yang menganggap pembukuan sebagai sesuatu yang bisa ditunda atau dilakukan sekadarnya. Padahal, pembukuan yang baik memiliki banyak manfaat penting bagi keberlanjutan bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa layanan pembukuan bisnis tidak boleh diabaikan:
1. Menjaga Ketertiban Keuangan
Pembukuan yang rapi memastikan setiap pemasukan dan pengeluaran tercatat dengan benar. Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah mengontrol arus kas, mengidentifikasi sumber pengeluaran terbesar, dan mencegah kebocoran keuangan yang bisa merugikan bisnis.
2. Mempermudah Pengambilan Keputusan
Data keuangan yang akurat adalah dasar dari keputusan bisnis yang tepat. Dengan laporan keuangan yang jelas, Anda dapat menilai apakah bisnis sudah siap untuk ekspansi, perlu melakukan efisiensi, atau harus mencari sumber pendanaan tambahan. Semua keputusan ini menjadi lebih terukur karena didasarkan pada angka yang nyata, bukan sekadar perkiraan.
3. Menghindari Kesalahan dalam Pencatatan
Kesalahan dalam pencatatan keuangan, sekecil apa pun, bisa berdampak besar. Misalnya, salah mencatat pemasukan atau pengeluaran dapat membuat laporan laba rugi menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya bisa mengganggu perencanaan bisnis. Dengan sistem pembukuan yang baik, risiko kesalahan ini dapat diminimalkan.
4. Memastikan Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak
Membayar pajak adalah kewajiban setiap pelaku usaha, dan pembukuan yang rapi membantu memastikan bahwa semua perhitungan pajak dilakukan dengan benar. Dengan pencatatan yang tertata, Anda tidak perlu khawatir melewatkan pembayaran atau menghadapi sanksi akibat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan regulasi.
5. Meningkatkan Efisiensi Operasional
Mengurus pembukuan sendiri bisa sangat memakan waktu, terutama jika Anda tidak memiliki latar belakang akuntansi. Dengan menggunakan layanan pembukuan eksternal, Anda bisa menyerahkan tugas ini kepada profesional dan lebih fokus pada pengembangan bisnis. Efisiensi pun meningkat karena Anda tidak perlu repot mengelola pencatatan keuangan secara manual.
6. Menunjang Pertumbuhan Bisnis
Laporan keuangan yang rapi dan transparan akan meningkatkan kredibilitas bisnis Anda di mata investor dan lembaga keuangan. Jika suatu saat Anda membutuhkan pinjaman atau mencari investor baru, pembukuan yang baik bisa menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mendapatkan pendanaan.
Kapan Bisnis Anda Membutuhkan Layanan Pembukuan?
Sumber : Envato
Banyak pemilik bisnis tidak menyadari kapan tepatnya mereka membutuhkan bantuan profesional untuk mengelola pembukuan. Awalnya, mungkin pencatatan keuangan masih bisa ditangani sendiri, tetapi seiring pertumbuhan bisnis, kompleksitasnya pun meningkat. Jika tidak segera diatasi, hal ini bisa berujung pada masalah keuangan yang lebih besar.
Berikut beberapa tanda bahwa bisnis Anda sudah membutuhkan layanan pembukuan profesional:
– Kesulitan mengelola laporan keuangan
Jika Anda sering merasa bingung saat membaca laporan keuangan atau menemukan pencatatan yang berantakan, ini bisa menjadi pertanda bahwa sistem pembukuan saat ini tidak cukup efektif. Layanan pembukuan profesional akan membantu menyusun laporan yang lebih jelas dan mudah dipahami.
– Ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran
Arus kas yang tidak stabil, sering mengalami kekurangan dana, atau sulit melacak ke mana uang bisnis mengalir bisa jadi akibat pencatatan keuangan yang kurang teratur. Dengan pembukuan yang lebih rapi, Anda dapat mengidentifikasi masalah keuangan lebih cepat dan mengambil langkah yang tepat untuk menstabilkan kondisi bisnis.
– Sering mengalami kesalahan pencatatan
Kesalahan dalam pencatatan, seperti kehilangan bukti transaksi atau salah memasukkan angka, bisa berdampak serius pada laporan keuangan. Jika hal ini sering terjadi, menggunakan layanan pembukuan dapat membantu memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku.
– Kurangnya waktu untuk mengurus pembukuan
Saat bisnis semakin berkembang, tugas-tugas operasional lainnya mungkin mulai menyita perhatian Anda. Jika pencatatan keuangan sering tertunda karena keterbatasan waktu, layanan pembukuan eksternal bisa menjadi solusi yang lebih efisien. Dengan begitu, Anda dapat lebih fokus pada strategi bisnis tanpa khawatir tentang keuangan yang tidak tertata.
Bagaimana Cara Memilih Layanan Pembukuan yang Tepat?
Sumber : Envato
Setelah menyadari pentingnya pembukuan dan kapan bisnis membutuhkannya, langkah berikutnya adalah memilih layanan pembukuan yang tepat. Tidak semua penyedia layanan memiliki kualitas yang sama, sehingga pemilihan yang tepat akan sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan bisnis Anda.
Agar tidak salah pilih, berikut beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan:
1. Kredibilitas dan Pengalaman
Keuangan bisnis adalah aspek yang sangat krusial, sehingga Anda perlu memilih penyedia layanan dengan reputasi baik dan pengalaman yang terbukti. Jangan ragu untuk meneliti latar belakang mereka, melihat ulasan dari klien sebelumnya, atau meminta referensi untuk memastikan layanan yang mereka tawarkan benar-benar profesional.
2. Keamanan dan Kerahasiaan Data
Data keuangan merupakan informasi sensitif yang harus dijaga dengan baik. Pastikan penyedia layanan memiliki sistem keamanan yang ketat untuk melindungi informasi bisnis Anda dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan.
3. Fleksibilitas dan Skalabilitas
Setiap bisnis memiliki kebutuhan pembukuan yang berbeda, tergantung pada ukuran dan kompleksitas operasionalnya. Pilih layanan yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan bisnis Anda saat ini, sekaligus mampu berkembang seiring pertumbuhan bisnis.
4. Teknologi yang Digunakan
Di era digital, sistem pembukuan modern sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional. Pilih penyedia layanan yang menggunakan teknologi berbasis cloud atau software akuntansi terkini, sehingga data keuangan dapat diakses secara real-time dan lebih mudah dikelola.
5. Transparansi Biaya
Jangan sampai biaya layanan pembukuan menjadi beban yang tidak terduga bagi bisnis Anda. Sebelum berkomitmen, pastikan Anda memahami struktur biaya yang ditawarkan dan menghindari layanan yang memiliki biaya tersembunyi atau sistem pembayaran yang tidak jelas.
6. Dukungan dan Layanan Pelanggan
Ketika menghadapi kendala dalam pencatatan keuangan, Anda tentu ingin mendapatkan solusi dengan cepat. Pastikan penyedia layanan memiliki tim yang responsif dan siap membantu kapan pun diperlukan. Dukungan pelanggan yang baik akan sangat membantu, terutama dalam menangani masalah akuntansi yang kompleks.
Pembukuan yang Tepat, Bisnis Jadi Kuat
Sumber : Envato
Menggunakan layanan pembukuan bisnis adalah solusi praktis bagi Anda yang ingin fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani oleh administrasi keuangan. Dengan memilih penyedia layanan yang tepat, Anda bisa memastikan bahwa keuangan bisnis dikelola secara efisien, aman, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Jika Anda mencari layanan pembukuan bisnis yang profesional, terpercaya, dan berbasis teknologi modern, Elmar dapat menjadi solusi yang tepat untuk Anda. Dengan tim ahli yang berpengalaman dan sistem yang terintegrasi, Anda dapat lebih mudah mengelola keuangan bisnis tanpa kerepotan.
Jangan biarkan pencatatan keuangan menjadi kendala dalam pertumbuhan bisnis Anda. Serahkan pada ahlinya dan fokuslah pada perkembangan usaha Anda!
You can develop your business in various ways. One of them is by engaging in foreign trade or export-import activities. To run it smoothly, you need to understand the types of export-import documents that you need to manage.
In the process, you will encounter many types of documents when carrying out export-import activities. In practice, you must understand the process of handling each document without missing any. This way, you can run export-import activities smoothly.
List of Export-Import Document Types
Source : Envato
In international trade processes, you need to understand the importance of various export-import documents and how to process them. Additionally, you should know that there are many types of documents. Here are some of them:
1. Invoice
First, you need to have an invoice. Its function is as a billing document or proof of transaction.
2. Packing List
Next, there is a packing list document. This document facilitates the inspection process of the goods inside the container. It functions like a delivery order. It contains several important pieces of information such as:
Item name;
Document number and date;
Quantity of goods in packaging units;
Net weight and gross weight.
3. Bill of Lading
There is also the Bill of Lading (B/L) document. Its function is as proof of goods shipment. You can obtain it from the shipping company once the goods have been dispatched.
4. Insurance Policy
You also need to arrange an insurance policy. Its purpose is as proof of coverage by the insurance company. This ensures the recipient gets a guarantee for the safety of the goods during shipping.
5. Export Declaration (PEB)
You also need to process the Export Declaration (PEB). This document is submitted to the customs office. The process must be done no earlier than 7 days before the export shipment and before the goods enter the customs area.
You can process the PEB by including the Company Registration Number (NIPER) along with supporting documents such as the invoice, proof of Non-Tax State Revenue (PNBP), proof of customs payment, packing list, and other documents according to regulations. Don’t forget to settle the export tax.
6. Shipping Instruction
This document serves as instructions regarding the shipping process by the shipping company. It contains guidelines on important aspects to be considered during shipping.
7. Certificate of Origin (COO)
The next export-import document is the Certificate of Origin (COO). Its function is to inform the country of origin of the goods. If you are exporting, you can process it at the local Industry and Trade Office (Disperindag).
8. Certificate of Analysis (COA)
COA is a document related to product analysis results. The information can be adjusted to the regulatory standards of the destination country. In practice, the COA is usually processed for agricultural products or chemicals.
9. Phytosanitary Certificate
If you are shipping agricultural or livestock products, you need to arrange a Phytosanitary Certificate. Its function is to guarantee the products are free from bacteria, fungi, and germs.
10. Fumigation Certificate
Next is the Fumigation Certificate. You can obtain it from a fumigation company, and it serves as proof that the products have undergone fumigation to ensure they are free from termites and pests during shipping.
11. Veterinary Certificate
There is also a Veterinary Certificate. Its function is to guarantee the safety of food products derived from animals.
Those are the types of export-import documents you need to know. You need to understand how to process them when looking to expand your business to Indonesia. To help ensure a smooth business expansion process, you can entrust it to PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia.
With comprehensive knowledge of business regulations in Indonesia, Elmar is ready to assist with managing your business legality. This way, you can run your business more smoothly and confidently.
Tahukah Anda kalau saat ini aturan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berubah? Sebagai gantinya, Anda perlu mengetahui regulasi terbaru PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Perlu Anda ketahui, aturan terkait PBG ini muncul sejak tahun 2020 seiring dengan terbitnya UU Cipta Kerja.
Pengetahuan terkait PBG, secara khusus sangatlah penting bagi para pelaku usaha. Apalagi, bagi Anda yang ingin melakukan ekspansi bisnis ataupun investor yang berniat untuk melakukan penanaman modal di tanah air. Lalu, apa yang menjadi poin perbedaan PBG dan IMB? Biar jelas, simak penjabarannya berikut, ya!
Dasar Hukum Aturan Regulasi Terbaru PBG
Sumber : Envato
Landasan hukum yang utama dari PBG di Indonesia adalah Pasal 24 dan Pasal 185 huruf B UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan aturan lanjutan berupa Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Dalam aturan tersebut PBG memiliki fungsi untuk menggantikan IMB yang sebelumnya berlaku. PBG mempunyai peran sebagai izin kepada pemilik bangunan gedung dalam mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, merawat, ataupun mengurangi bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.
Standar teknis seperti apa yang berkaitan dengan PBG? Standar teknis tersebut adalah perencanaan serta perancangan bangunan. Selain itu, standar teknis juga mempunyai kaitan dengan pelaksanaan, pengawasan konstruksi, serta pemanfaatan bangunan gedung.
Perbedaan IMB dan Regulasi Terbaru PBG
Sumber : Envato
Dengan penerbitan aturan baru terkait PBG, Anda mungkin bertanya-tanya, apa bedanya dengan IMB? Ada beberapa poin yang menjadi perbedaan dari kedua jenis perizinan ini, yaitu:
1. Ruang Lingkup
Aspek pertama yang menjadi pembeda antara PBG dengan IMB adalah ruang lingkupnya. IMB memiliki lingkup yang terbatas hanya ketika Anda akan melakukan pendirian bangunan baru. Pengurusannya pun berlaku secara umum untuk segala jenis bangunan, seperti rumah tinggal, restoran, ruko, ataupun gedung perkantoran.
Hal ini berbeda dengan PBG. Regulasi terbaru PBG tidak mengharuskan Anda untuk mengajukan perizinan sebelum proses pembangunan. Hanya saja, regulasi ini mengharuskan adanya tingkat kepatuhan terhadap aspek keselamatan serta fungsi bangunan.
2. Isi Berkas Pelaporan
Ketika mengajukan IMB kepada pemerintah, Anda hanya perlu menyampaikan pelaporan yang sifatnya sederhana. Di situ, Anda hanya perlu menyampaikan fungsi bangunan yang akan menjalani proses pembangunan.
Situasinya bakal berbeda ketika Anda ingin mengurus PBG. Pemerintah tidak hanya meminta laporan terkait fungsi bangunan. Di waktu yang sama, Anda juga perlu menyampaikan kesesuaian bangunan dengan aturan terkait tata ruang.
3. Syarat dan Prosedur Pembuatan
Terakhir, Anda akan menjumpai adanya perbedaan berkaitan dengan persyaratan serta prosedur pembuatan IMB dan PBG. Pembuatan IMB menekankan persyaratan utama pada status kepemilikan tanah atau bangunan. Kalau status kepemilikannya sudah jelas, maka Anda bisa memperoleh IMB.
Namun, hal tersebut tidak akan Anda jumpai ketika mengurus PBG. Anda tidak hanya perlu memenuhi persyaratan terkait kepemilikan. Di waktu yang sama, pemerintah juga akan meminta persyaratan lain terkait kesesuaian fungsi serta persyaratan tata ruang lokasi bangunan.
Adanya persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan kalau bangunan memiliki kualitas baik dan kokoh. Dengan begitu, tidak ada risiko bangunan rusak dan bisa tahan selama puluhan tahun. Alhasil, bangunan bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi para penghuni.
Demikianlah penjelasan terkait regulasi terbaru PBG dan perbedaannya dengan IMB. Sudah paham, kan? Untuk proses pengurusannya, Anda memang perlu mempersiapkan berkas yang lebih banyak. Jadi, tak heran kalau Anda bingung ketika mengajukan proses pengurusannya. Kabar baiknya, saat ini ada layanan dari Elmar yang siap membantu terkait pengurusan berbagai jenis izin untuk keperluan usaha, termasuk PBG. Dengan adanya layanan dari Elmar, Anda pun bisa lebih fokus dalam menyusun strategi agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan lancar.
When carrying out import activities, you need to know that not all types of goods can be freely imported from abroad. There are also types of goods included in the list of imported goods requiring special import permits or commonly referred to as prohibited and restricted goods (Lartas).
Goods included in the Lartas category require special permits that you must obtain when you want to import them into the country. So, what goods are included in the Lartas category? Check out the explanation below.
Understanding the List of Imported Goods Requiring Import Permits
By definition, Lartas goods are types of goods that are under strict supervision by the government. Therefore, you need to obtain special permits when engaging in international trade for these goods.
The implementation of regulations regarding the list of imported goods requiring import permits serves many purposes. Besides the fact that these goods fall into the prohibited category, it is also part of the government’s efforts to protect national interests and public health.
List of Imported Goods Requiring Import Permits in Indonesia
Source : Envato
In practice, you can find 4 categories of goods included in the list of prohibited and restricted goods in Indonesia, namely:
1. Prohibited Goods
The government imposes a total ban on certain types of goods. Usually, goods in this category are dangerous goods and their possession constitutes a legal violation.
Examples of goods included in the import prohibition category into Indonesia include:
Narcotics;
Pornography;
Explosives;
Used goods containing hazardous substances such as mercury or asbestos;
Firearms;
And others.
2. Restricted Goods
Next, you may encounter a list of goods that can be imported with restricted access. Due to this limited access, you must import them by meeting certain requirements and quantities.
These restrictions apply because of the characteristics of the goods that may negatively impact health or the environment. Examples of goods included in the restricted category include:
Hazardous chemicals;
Waste and garbage;
Medical and health equipment;
Motor vehicles;
Telecommunications equipment;
Fishery and agricultural products;
And industrial raw materials.
3. Certified Goods Category
Furthermore, there is also a category of imported goods requiring import permits known as certified goods. This category requires an attachment of certificates from authorized institutions. Therefore, if you want to import them, you need approval from the relevant agencies.
Examples of imported goods in the certified goods category include:
Motor vehicles;
Used electronic goods;
Hazardous chemical compounds;
Telecommunications equipment;
Motor vehicles;
And health equipment.
4. Goods with High Import Duties
Lastly, there is a category of imported goods with high import duties. This policy aims to protect domestic products. Examples of goods in this category include:
Electronic products;
Motor vehicles;
Alcoholic beverages;
Cigarettes;
Textile products and processed foods;
And luxury jewelry and watches.
Document and Permit Requirements for Imported Goods Requiring Import Permits
Companies engaged in import activities must have a Business Identification Number (NIB) which serves as an Importer Identification Number (API). Next, there are 2 main stages you need to go through in the import process, namely:
1. Before Importing
As an initial step, you need to take several important actions as follows:
Identify the type of goods and determine their prohibited and restricted category;
Obtain permits and certifications according to the type of goods;
Prepare import documents such as invoices, Import Goods Notification (PIG), packing list, and others.
2. Goods Clearance
When the goods have arrived in the country, you need to follow the stages of goods clearance, including:
Submit an import notification to the Directorate General of Customs and Excise;
Customs inspection of the goods;
Pay import duties and taxes according to the type of goods;
Goods release.
That’s the explanation regarding the types and list of imported goods requiring import permits that you should know. In the process, you need to manage permits, which can be quite complex.
The good news is, you can entrust the permit management process to PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia. Elmar provides solutions to help you manage various permits needed to run your business or import goods into Indonesia.
Saat menjalankan aktivitas impor, Anda harus tahu kalau tak semua jenis barang dapat secara bebas Anda datangkan dari luar negeri. Ada pula jenis barang yang termasuk dalam daftar barang wajib izin impor khususatau biasa disebut sebagai barang-barang larangan dan pembatasan (Lartas).
Jenis barang yang termasuk dalam kategori Lartas memiliki izin khusus yang perlu Anda penuhi ketika ingin mendatangkannya ke dalam negeri. Lalu, barang apa saja yang termasuk dalam kategori Lartas? Simak penjelasanya sebagai berikut, ya.
Mengenal Apa Itu Daftar Barang Wajib Izin Impor
Dalam pengertiannya, barang lartas merupakan jenis barang yang berada dalam pengawasan ketat oleh pemerintah. Oleh karena itu, Anda perlu mendapatkan izin khusus ketika ingin melakukan aktivitas perdagangan internasional barang-barang tersebut.
Pemberlakuan aturan terkait daftar barang wajib izin impor mempunyai banyak tujuan. Selain karena barang tersebut termasuk dalam kategori barang terlarang, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional serta kesehatan masyarakat.
Daftar Barang Wajib Izin Impor di Indonesia
Sumber : Envato
Dalam praktiknya, Anda bisa menemukan adanya 4 kategori barang yang termasuk dalam daftar barang dengan pembatasan dan pelarangan di Indonesia, yakni:
1. Barang yang Dilarang Masuk
Pemerintah memberlakukan pelarangan secara penuh untuk jenis barang-barang tertentu. Biasanya, barang yang termasuk dalam kategori ini adalah jenis barang berbahaya dan kepemilikannya merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum.
Contoh barang-barang yang termasuk dalam kategori larangan masuk ke Indonesia di antaranya adalah:
Narkotika;
Pornografi;
Bahan peledak;
Barang bekas dengan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri atau asbes;
Senjata api;
Dan lain sebagainya.
2. Barang Pembatasan
Selanjutnya, Anda dapat pula menjumpai keberadaan daftar barang yang bisa Anda impor dengan akses terbatas. Karena aksesnya yang terbatas, Anda perlu mendatangkannya dengan memenuhi persyaratan dan jumlah tertentu.
Pembatasan tersebut berlangsung karena karakteristik barang yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan atau lingkungan. Contoh jenis barang yang termasuk dalam kategori barang pembatasan di antaranya:
Bahan kimia berbahaya;
Limbah serta sampah;
Alat-alat kedokteran dan kesehatan;
Kendaraan bermotor;
Alat-alat telekomunikasi;
Produk hasil perikanan serta pertanian;
Serta bahan baku industri.
3. Kategori Barang Bersertifikat
Berikutnya, ada pula jenis daftar barang wajib izin impor dengan kategori barang bersertifikat. Kategori barang ini mempunyai kewajiban adanya lampiran berupa sertifikat lembaga berwenang. Oleh karena itu, ketika Anda ingin mendatangkannya, perlu mendapatkan persetujuan dari lembaga terkait.
Contoh jenis barang impor yang termasuk dalam kelompok barang bersertifikat di antaranya:
Kendaraan bermotor;
Barang bekas elektronik;
Senyawa kimia berbahaya;
Peralatan telekomunikasi;
Kendaraan bermotor;
Serta peralatan kesehatan.
4. Barang dengan Bea Masuk Tinggi
Terakhir, ada kelompok barang impor yang mempunyai bea masuk tinggi. Pemberlakuannya mempunyai tujuan sebagai perlindungan produk dalam negeri. Contoh jenis barang yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah:
Produk elektronik;
Kendaraan bermotor;
Minuman keras;
Rokok;
Produk tekstil serta makanan jadi;
Dan perhiasan serta jam tangan mewah;
Syarat Dokumen dan Perizinan Barang Wajib Izin Impor
Sumber : Envato
Perusahaan yang melakukan aktivitas impor, wajib memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API). Selanjutnya, terdapat 2 tahapan utama yang perlu Anda lalui dalam proses impor tersebut, yakni:
1. Sebelum Impor
Sebagai langkah awal, Anda perlu melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut:
Identifikasi jenis barang serta ketentuan kategori barang larangan dan pembatasan;
Pengurusan izin serta sertifikasi sesuai jenis barang;
Penyusunan dokumen impor seperti faktur, Pemberitahuan Impor Barang (PIG), daftar kemasan, dan lain sebagainya.
2. Pengeluaran Barang
Ketika barang sudah sampai di tanah air, Anda perlu mengikuti tahapan untuk pengeluaran barang, meliputi:
Pengajuan pemberitahuan impor kepada Ditjen Bea Cukai;
Pemeriksaan barang oleh bea cukai;
Pembayaran bea masuk dan pajak sesuai jenis barang;
Pelepasan barang.
Itulah penjelasan terkait jenis serta daftar barang wajib izin impor yang penting untuk Anda ketahui. Dalam prosesnya, Anda perlu melakukan pengurusan izin yang prosesnya bisa cukup kompleks. Kabar baiknya, Anda bisa mempercayakan proses pengurusan izin PT Elmar Konsultan Bisnis Indonesia. Elmar menyediakan solusi yang membantu Anda untuk mengurus berbagai jenis perizinan yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis ataupun mendatangkan barang impor ke Indonesia.
